SANGATTA, Pranala.co — Kinerja anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapat sorotan dari DPRD. Hingga akhir Maret 2026, realisasi belanja modal dinilai masih sangat rendah, meski dana transfer dari pemerintah pusat telah mengalir dalam jumlah besar.
Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman, mengungkapkan adanya ketimpangan antara dana yang diterima daerah dengan belanja yang direalisasikan. Data yang ia rujuk berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.
Menurutnya, hingga Maret 2026, Kutim telah menerima dana transfer sekitar Rp485 miliar. Namun, realisasi belanja modal disebut masih sangat minim, bahkan mendekati nol.
“Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius. Dana sudah masuk, tetapi belum terserap untuk pembangunan,” ujarnya.
Faizal kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan daerah lain. Ia mencontohkan Provinsi Jawa Barat yang mampu mencatatkan realisasi belanja modal hingga Rp585 miliar pada periode yang sama, meski belum menerima transfer dana dari pemerintah pusat.
Perbandingan itu, menurutnya, menunjukkan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim belum berjalan optimal.
Ia mengingatkan, lambatnya penyerapan anggaran berpotensi menghambat pembangunan serta memperlambat perputaran ekonomi di daerah.
“APBD yang sudah disahkan harus segera dijalankan, agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sorotan DPRD ini mendapat respons dari pemerintah daerah. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutim, Noviari Noor, mengakui bahwa realisasi anggaran saat ini masih dalam tahap percepatan.
Ia menjelaskan, seluruh kegiatan sebenarnya telah memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Namun, implementasi di lapangan masih bergantung pada kesiapan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kami tidak bisa memprediksi kapan dana transfer itu masuk. Ini menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya.
Selain itu, faktor pergeseran anggaran juga disebut turut memengaruhi keterlambatan realisasi belanja.
Meski demikian, pemerintah daerah optimistis percepatan akan mulai terlihat pada April 2026.
“Mudah-mudahan April ini sudah mulai berjalan,” kata Noviari. (HAF)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
