Pranala.co, BONTANG — Tahun anggaran 2026 menjadi ujian tersendiri bagi Pemerintah Kota Bontang. Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turun tajam. Dari semula Rp226 miliar pada 2025, kini tinggal Rp88 miliar.
Penurunan itu memaksa pemerintah daerah mengencangkan ikat pinggang. Pembangunan tetap jalan. Namun, arah dan skala harus disesuaikan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyebut kondisi tersebut sebagai dampak langsung dari tekanan fiskal di tingkat provinsi. Dana transfer dari pemerintah pusat ikut menurun. Imbasnya dirasakan hampir seluruh daerah di Kalimantan Timur.
“Bukan hanya Bontang. Ada 14 kabupaten dan kota lain yang mengalami hal serupa,” kata Neni, Sabtu (3/1/2026), usai menghadiri peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama di Bontang.
Menurut Neni, penurunan Bankeu tidak bisa dilepaskan dari kondisi keuangan negara secara keseluruhan. APBD Provinsi Kalimantan Timur ikut menyusut. Ruang fiskal pun semakin sempit.
Meski begitu, Neni meminta masyarakat tetap tenang. Ia menegaskan, peluang penambahan anggaran masih terbuka melalui APBD Perubahan. Biasanya, skema itu disusun setelah evaluasi kinerja dan perkembangan keuangan daerah di pertengahan tahun.
“Masih ada APBD Perubahan. Kita lihat nanti bagaimana kondisi fiskalnya,” ujarnya.
Dengan keterbatasan anggaran, Pemkot Bontang memilih bersikap realistis. Program prioritas disusun ulang. Fokus diarahkan pada kebutuhan paling mendesak.
Salah satu yang tidak bisa ditunda adalah penanganan banjir. Persoalan lama ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi kota industri tersebut.
Sisa dana Bantuan Keuangan Provinsi akan difokuskan untuk pembangunan dan perbaikan sistem drainase. Termasuk folder dan infrastruktur pengendali banjir lainnya.
“Bankeu provinsi kita fokuskan untuk penanggulangan banjir. Drainase dan folder itu komitmen kami,” tegas Neni.
Ia tidak menampik, kondisi fiskal 2026 akan berat. Namun, pemerintah daerah memastikan roda pembangunan tidak berhenti. Seluruh program prioritas tetap berjalan, meski dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
“Kita menghadapi tantangan fiskal yang luar biasa. Tapi insyaallah, program tetap jalan. Bertahap,” tutupnya.
Melalui penyesuaian strategi anggaran ini, Pemkot Bontang berharap pembangunan tetap efektif. Keterbatasan fiskal, menurut Neni, bukan alasan untuk berhenti. Melainkan momentum untuk menata ulang skala prioritas demi kepentingan bersama. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
