SAMARINDA, Pranala.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengebut percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan. Targetnya tak main-main: 1.038 desa dan kelurahan harus tuntas musyawarah sebelum jarum jam menunjukkan pukul 23.30 Wita pada 28 Mei 2025.
Target itu disampaikan langsung Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dalam acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih di Lamin Etam, Sabtu (24/5).
“Kita tinggal empat hari lagi. Saya minta semua daerah kebut. Kita ingin Kaltim tuntas lebih awal,” ujar Seno tegas, yang disambut tepuk tangan peserta dari seluruh penjuru daerah.
Kota Bontang jadi yang tercepat. Seluruh kelurahan di kota industri itu telah menyelesaikan musyawarah khusus pembentukan koperasi. Samarinda segera menyusul. Sementara kabupaten dan kota lain terus digenjot.
“Silakan Pak Bupati dan Wali Kota langsung koordinasi. Ini pekerjaan besar, dan waktunya sempit,” kata Seno lagi.
Setelah musyawarah rampung, tahap berikutnya adalah pembentukan badan hukum koperasi. Pemerintah akan menghadirkan notaris ke desa-desa. Akta resmi koperasi akan langsung didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, lalu diteruskan ke Kementerian Koperasi.
Rencananya, Presiden Prabowo Subianto akan melaunching koperasi desa/kelurahan Merah Putih secara serentak pada 12 Juli 2025. Target berikutnya: koperasi sudah bisa operasional penuh pada 28 Oktober 2025, tepat Hari Sumpah Pemuda.
Disuntik Rp3 Miliar per Koperasi
Wakil Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, yang hadir dalam peluncuran itu membawa kabar menggembirakan: setiap koperasi desa akan menerima dana Rp3 miliar sebagai modal awal.
“Itu subsidi pemerintah. Tenornya 6 tahun, dengan bunga rendah. Kita atur dengan standar perbankan, tapi tetap pro-rakyat,” jelas Ferry.
Lebih jauh, Ferry menyebut Presiden Prabowo telah mengalokasikan dana jumbo untuk pengembangan koperasi desa: Rp250 triliun untuk Koperasi Merah Putih, Rp300 triliun untuk KUR berbasis koperasi, Rp200 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang seluruhnya dikelola oleh koperasi desa.
“Kaltim ini selama ini menyumbang besar untuk negara. Sekarang negara giliran hadir lebih konkret untuk Kalimantan Timur,” ucap Ferry, disambut anggukan pejabat daerah dan para camat, lurah hingga kepala desa.
Koperasi Merah Putih nantinya boleh mengelola berbagai lini usaha: dari penyaluran pupuk, agen gas elpiji, toko sembako, simpan pinjam, sewa alsintan, hingga apotek dan klinik desa.
“Tak perlu bangun gedung baru,” tegas Ferry. “Manfaatkan saja aset desa yang sudah ada. Hemat, tapi jalan.”
Wagub Seno kembali mengingatkan: koperasi ini bukan proyek sekali jadi. Tapi kendaraan jangka panjang untuk memperkuat ekonomi desa secara mandiri.
“Kita tidak ingin ini jadi koperasi papan nama. Harus jalan, harus hidup. Dan yang paling penting: rakyat desa harus merasakan manfaatnya,” ujarnya menutup dialog.
Acara itu turut dihadiri Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, para bupati/wali kota se-Kaltim, jajaran pejabat kementerian/lembaga pusat, serta notaris-notaris daerah yang disiapkan untuk proses legalisasi badan hukum koperasi. [RIL]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 1