Pranala.co, BONTANG — Puncak peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) dan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2025 berlangsung meriah di Bontang.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, hadir langsung bersama komunitas perempuan, penyandang disabilitas, dan pelaku usaha. Ia menegaskan, kemajuan kota tidak diukur dari gedung pencakar langit, tetapi dari cara memperlakukan warganya yang paling rentan.
“Ketika perempuan dihargai dan penyandang disabilitas diberikan ruang untuk tumbuh, maka sesungguhnya kota ini bergerak menuju kemajuan,” ujar Neni, disambut anggukan setuju dari para hadirin.
Namun di balik perayaan inklusivitas, terselip data yang menjadi alarm bagi semua pihak. Kepala DP3AKB, Eddy Foreswanto, mengungkap angka kasus kekerasan di Bontang masih fluktuatif.
Setelah sempat turun di 2023, kasus kembali naik menjadi 140 pada 2024. Hingga Oktober 2025, tercatat 88 kasus.
Wali Kota Neni menyoroti tantangan baru di era digital. Berdasarkan survei PIK-R 2025, sebanyak 56,9 persen remaja mengalami tekanan psikis akibat konten berisiko.
“Orang tua adalah madrasah pertama. Kualitas kebersamaan dan pemahaman literasi digital di rumah menjadi benteng utama untuk melindungi anak dari risiko kekerasan, baik di dunia nyata maupun daring,” pesan Neni.
Acara ini tidak sekadar seremonial. Pemerintah menegaskan komitmen melalui rencana penandatanganan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan peluncuran semangat “SAKTI” — Stop menyakiti, Awasi, Kasih empati, Teguhkan hati, dan Inovasi digital.
Selain itu, Neni juga menyerahkan penghargaan kepada pemenang lomba kampanye anti-kekerasan. Ia menyempatkan diri membeli produk UMKM hasil karya perempuan binaan DP3AKB. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
