Pranala.co, SAMARINDA – Polemik pembatalan beasiswa Program Gratispol menimpa sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menanggapi, kemungkinan ada kendala teknis atau miskomunikasi di tingkat internal verifikator data.
“Saya belum menerima laporan lengkap terkait tujuh mahasiswa S2 ITK yang batal menerima beasiswa. Namun kami akan segera melakukan pengecekan mendalam,” ujar Wagub Seno Aji, Selasa (20/1/2026).
Dugaan awal mengarah pada ketidaksinkronan data administrasi yang menyebabkan status kelulusan mahasiswa dicabut secara tiba-tiba. Kekecewaan mahasiswa muncul karena sebelumnya mereka telah menerima notifikasi lolos seleksi.
Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Diskominfo segera merespons untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat. Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan pembatalan memiliki dasar regulasi yang kuat.
“Pembatalan terpaksa dilakukan karena mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa kelas eksekutif,” jelas Faisal.
Merujuk Pergub Kaltim Nomor 24 Tahun 2025, bantuan pendidikan tidak diperuntukkan bagi mahasiswa kelas eksekutif, kelas malam, kelas kerja sama, kelas jauh, atau sejenisnya. Pemprov tidak ingin menyalurkan dana yang berpotensi melanggar hukum administrasi negara.
“Kalau tetap dibayarkan, berpotensi menjadi temuan BPK terkait penyalahgunaan anggaran,” tegas Faisal.
Kesalahan prosedur diduga terjadi saat kampus meloloskan data mahasiswa kelas eksekutif dalam usulan penerima beasiswa. Akibatnya, terjadi kesalahpahaman yang membuat mahasiswa kecewa.
Pemprov Kaltim meminta pihak kampus untuk menyelesaikan persoalan secara internal dan memberi penjelasan transparan kepada mahasiswa yang terdampak. Langkah ini diambil agar tidak ada tuduhan pemerintah bertindak sewenang-wenang.
Program Gratispol sendiri merupakan terobosan Pemprov Kaltim untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berkomitmen menyempurnakan sistem penyaluran beasiswa agar tepat sasaran dan berdampak positif.
Ke depan, Pemprov Kaltim berencana menambah kuota penerima beasiswa hingga ribuan mahasiswa baru pada 2026. Langkah ini untuk mengakomodasi lebih banyak putra-putri daerah berprestasi yang terkendala biaya pendidikan.
Meski demikian, pelaksanaan program tetap harus patuh pada regulasi agar akuntabel dan tidak menimbulkan masalah hukum. Ketertiban administrasi menjadi kunci keberlanjutan program beasiswa agar manfaatnya dirasakan generasi mendatang.
Pemprov Kaltim mengimbau seluruh perguruan tinggi mitra untuk lebih cermat, teliti, dan disiplin dalam memverifikasi data calon penerima bantuan. Kedisiplinan kampus sangat penting agar kejadian serupa tidak terulang di periode seleksi berikutnya. (SON)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
