Pranala.co, SANGATTA – Bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kepada Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan. Nilainya turun lebih dari 55 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Januar Batu Irawan, mengatakan pemerintah daerah tidak memiliki banyak pilihan selain menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut.
“Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kebijakan fiskal seluruh Indonesia memang sedang turun,” ujar Januar di Sangatta, Jumat (30/1/2026).
Pada 2026, bankeu yang diterima Kutim tercatat sebesar Rp27,49 miliar. Angka ini jauh di bawah realisasi tahun 2025 yang mencapai Rp60,87 miliar. Artinya, terjadi pemangkasan sekira Rp33,38 miliar.
Menurut Januar, penurunan ini merupakan dampak dari melemahnya kebijakan fiskal secara nasional. Kondisi tersebut tidak hanya dirasakan pemerintah pusat, tetapi juga menjalar hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Akibatnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mengurangi alokasi bantuan keuangan kepada seluruh 10 kabupaten/kota, termasuk Kutai Timur.
Selama ini, bankeu menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi berbagai kegiatan pembangunan daerah. Dengan berkurangnya anggaran, sejumlah program dipastikan harus disesuaikan agar tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan bahwa penurunan bankeu tidak akan menghentikan program pelayanan kepada masyarakat.
Program-program yang sebelumnya bergantung pada bankeu untuk sementara akan ditopang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim, meskipun pelaksanaannya diperkirakan tidak dapat berlangsung maksimal.
“Kegiatan-kegiatan yang biasanya didanai dari bankeu diback up dulu dari APBD, meskipun kondisi di daerah juga tidak akan maksimal karena kita tahu APBD Kutim juga turun,” pungkasnya. (HAF)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
