Pranala.co, JAKARTA — Upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menghadirkan layanan yang transparan dan mudah diakses kembali diuji publik. Pada Rabu (19/11/2025), kementerian ini memasuki tahap Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP).
Dalam forum itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, tampil memaparkan berbagai strategi kementerian untuk memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Pelayanan Harus Cepat dan Bersih”
Di hadapan para penguji, Wamen Ossy menegaskan komitmen kementerian dalam membangun layanan yang dapat dipercaya publik. Ia menyampaikan pesan yang selalu ditekankan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.
“Pelayanan harus cepat, akuntabel, bersih, dan tanpa diskriminasi. Karena itu, kami terus berbenah, memperbaiki proses, dan memastikan setiap layanan berjalan transparan serta mudah dijangkau masyarakat,” tegasnya dalam presentasi di Grand Mercure Hotel Kemayoran, Jakarta.
Dalam presentasi singkat berdurasi 10 menit, Wamen Ossy memaparkan berbagai kebijakan dan strategi yang kini dijalankan ATR/BPN. Fokus besarnya adalah transformasi digital. Tujuannya dua: mempercepat layanan dan membuka akses informasi publik seluas mungkin.
Salah satu terobosan yang mendapat sorotan adalah Sentuh Tanahku, aplikasi layanan digital yang memungkinkan masyarakat mengecek informasi sertipikat, memantau proses layanan, hingga mendapatkan data pertanahan secara cepat melalui ponsel.
“Aplikasi ini membuat layanan lebih modern, sekaligus memastikan transparansi setiap proses yang masyarakat butuhkan,” ujar Ossy.
Inovasi berikutnya adalah aplikasi geospasial BHUMI (bhumi.atrbpn.go.id). Aplikasi ini menyajikan katalog data pertanahan, tata ruang, dan berbagai data tematik lain.
Melalui BHUMI, masyarakat dapat mengakses: Peta Zona Nilai Tanah (ZNT); Peta bidang tanah; Peta kawasan hutan; Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD); Peta PTSL; hingga peta batas administrasi daerah hasil kerja sama dengan Kemendagri. Semua data ini dipadukan dalam platform digital yang mudah dijangkau publik.
Di sektor tata ruang, ATR/BPN juga menghadirkan GISTARU (gistaru.atrbpn.go.id). Aplikasi ini memuat informasi lengkap tentang Rencana Tata Ruang Nasional hingga daerah.
Aplikasi ini menjadi rujukan penting bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor yang ingin mengetahui peruntukan zonasi sebuah wilayah. Apakah untuk industri, perumahan, atau fungsi lain. Melalui GISTARU, perencanaan ruang menjadi lebih jelas, akurat, dan berbasis data.
Wamen Ossy menegaskan bahwa seluruh inovasi yang dipaparkan merupakan hasil kerja kolektif kementerian. Tujuannya satu: meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat keterbukaan informasi publik.
“Semua inovasi ini bagian dari usaha kami menyempurnakan layanan pertanahan dan tata ruang. Kami tahu masih banyak yang harus ditingkatkan, tetapi komitmen untuk memperbaikinya terus kami pegang,” ucapnya.
Dalam uji publik tersebut, Wamen Ossy didampingi sejumlah pejabat. Di antaranya: Ajie Arifuddin, Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance; Adhi Maskawan, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat; Bagas Agung Wibowo, Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga; Jajaran Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN.
Uji publik ini menjadi bagian penting dalam memastikan ATR/BPN tetap berada di jalur keterbukaan informasi sesuai amanat undang-undang. (ADS)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
