BONTANG, Pranala.co — Isu praktik “orang dalam” alias ordal saat proses rekrutmen tenaga kerja masih menjadi keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memilih tidak menutup mata. Sebaliknya, langkah konkret diambil, membuka akses informasi lowongan kerja secara transparan melalui aplikasi “Teman Naker”.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengakui persepsi tersebut masih ada. Karena itu, sejak November 2025, pemerintah telah meminta seluruh perusahaan di Bontang untuk menyampaikan rencana kebutuhan tenaga kerja setiap tahun.
“Semua kebutuhan itu akan ditampilkan di aplikasi. Jadi transparan, tidak ada lagi anggapan titipan dari pihak tertentu,” ujarnya usai peluncuran aplikasi Teman Naker di Pendopo Rumah Jabatan, Rabu (1/4/2026).
Aplikasi Teman Naker menjadi bagian dari transformasi digital di sektor ketenagakerjaan. Platform ini dirancang untuk menghubungkan perusahaan dengan pencari kerja secara terbuka, sekaligus meminimalkan praktik rekrutmen yang tidak transparan.
Melalui sistem ini, perusahaan dapat mengumumkan kebutuhan tenaga kerja secara langsung—mulai dari posisi teknis seperti welder dan rigger hingga tenaga keamanan. Di sisi lain, masyarakat bisa mengakses informasi lowongan tanpa harus bergantung pada jalur informal.
“Sekarang eranya digital. Kita tidak boleh tertinggal. Tapi keterbukaan dari perusahaan tetap menjadi kunci,” kata Agus Haris.
Sejauh ini, sekira 80 persen perusahaan di Bontang disebut telah mulai terbuka dalam menyampaikan kebutuhan tenaga kerja. Angka ini dinilai sebagai kemajuan dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih sehat dan akuntabel.
Lebih dari sekadar platform informasi, Teman Naker juga menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja secara lebih akurat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menyusun program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Kalau kita tahu kebutuhan pasar, kita bisa siapkan sumber daya manusia yang tepat,” tambahnya.
Dampak awal dari upaya ini mulai terlihat. Pemerintah mencatat angka kemiskinan di Bontang berada di kisaran 3,21 persen atau sekitar 7.000 jiwa. Namun, menurut Agus Haris, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil.
Pemkot kini memasukkan variabel tambahan seperti pelaku UMKM, nelayan, pedagang, hingga tenaga kerja yang terserap dalam program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan pendekatan ini, serapan tenaga kerja dinilai lebih besar dari data sebelumnya.
Di sisi lain, daya beli masyarakat disebut mencapai rata-rata Rp2 juta per bulan—angka yang relatif tinggi dibandingkan kelompok desil bawah secara nasional.
Meski demikian, tantangan masih ada. Sebagian perusahaan dinilai masih nyaman menggunakan sistem manual dibandingkan platform digital. Hal ini menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan sistem yang ada.
“Kalau masih ada yang merasa lebih mudah manual, berarti sistem kami harus dibenahi. Ini bagian dari proses,” ujarnya.
Ke depan, Pemkot Bontang menargetkan seluruh proses pasar tenaga kerja dapat terpusat melalui aplikasi Teman Naker. Namun, Agus Haris menegaskan bahwa transparansi saja tidak cukup.
Pencari kerja juga dituntut meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing secara sehat di dunia kerja. “Kesempatan sudah dibuka. Tinggal bagaimana kita menyiapkan kualitas tenaga kerja. Itu juga tanggung jawab pemerintah melalui pelatihan,” tegasnya. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
