BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan bersama pemerintah kota menggelar rapat paripurna di Gedung Parkir Klandasan, Selasa (19/8/2025). Agenda utama, penyampaian nota Wali Kota atas Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan perubahan anggaran ini disusun untuk menyesuaikan kondisi terkini. Mulai dari realisasi APBD tahun sebelumnya, asumsi makro ekonomi daerah, hingga kebijakan pemerintah pusat.
“Perubahan ini mempertimbangkan realisasi APBD, perubahan asumsi ekonomi makro daerah, kebijakan pusat, serta kebutuhan pembiayaan prioritas,” jelas Bagus.
Dari laporan keuangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD 2024 hasil audit BPK RI tercatat Rp614,74 miliar. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan asumsi awal Rp378,98 miliar.
Namun setelah dikurangi kewajiban belanja Rp122,5 miliar, SiLPA yang bisa dimanfaatkan hanya Rp113,26 miliar.
“Anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk belanja wajib dan pembangunan infrastruktur. Walaupun masih ada defisit riil Rp43,69 miliar,” terang Bagus.
Pemerintah Kota Balikpapan berupaya menutup defisit itu dengan mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp78,77 miliar.
Namun, adanya pengurangan dana transfer pusat sebesar Rp47,59 miliar membuat Pemkot harus bekerja lebih keras mencari sumber pendapatan lain.
Secara keseluruhan, Perubahan APBD 2025 mencatat: Pendapatan: Rp4,26 triliun; Belanja: Rp4,75 triliun; Pembiayaan: Rp492,23 miliar.
Bagus menegaskan, pembahasan bersama DPRD harus dipercepat. Hal ini sesuai amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 yang mewajibkan persetujuan paling lambat tiga bulan sebelum akhir tahun anggaran.
“Jika pembahasan molor, program pembangunan bisa tertunda. Itu yang harus kita hindari,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri mengatakan, fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangan umum pada Rabu (20/8/2025).
“Pandangan umum menjadi ruang bagi DPRD untuk memberikan kritik, saran, sekaligus rekomendasi kepada pemerintah kota,” ujarnya. (SR)
