Pranala.co, SANGATTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kutai Timur alias APBD Kutim tahun 2026 diperkirakan menurun drastis. Dari Rp9,89 triliun pada 2025, kini hanya diproyeksikan sebesar Rp4,86 triliun. Penurunan ini menjadi sorotan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih efisien dalam menjalankan program pembangunan.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengungkapkan bahwa angka tersebut masih bersifat rancangan dan bisa saja sedikit bertambah setelah pembahasan dengan DPRD.
“Rancangannya segitu, mungkin bisa bertambah tapi enggak banyak. Paling sedikitlah,” ujarnya usai Rapat Paripurna penyampaian nota pengantar rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Sangatta, Jumat (31/10/2025).
Menurutnya, pendapatan daerah tahun depan diperkirakan mencapai Rp4,867 triliun. Jumlah itu terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp431,81 miliar, Pendapatan transfer senilai Rp4,34 triliun, dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp91,98 miliar.
Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp4,842 triliun, dengan penyertaan modal daerah hanya Rp25 miliar.
Mahyunadi menegaskan, kondisi ini akan berdampak langsung pada pola belanja pemerintah daerah. Karena itu, Pemkab Kutim akan lebih selektif dalam menentukan program prioritas.
“Efisien itu bukan berarti memangkas. Tapi bagaimana agar anggaran digunakan lebih efektif. Kegiatan seremonial akan dikurangi, kami fokus pada peningkatan infrastruktur,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kutim, Jimmy, menuturkan bahwa penurunan APBD ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang telah disepakati antara DPR RI dan Kementerian Keuangan.
“Jadi ini bukan keputusan daerah semata. Yang penting, pemerintah daerah harus kreatif mencari potensi pendapatan baru,” katanya.
Jimmy menekankan pentingnya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di luar dana bagi hasil pertambangan. Ia juga mengingatkan agar Pemkab melakukan penghematan anggaran secara bijak.
“Kalau keuangan daerah menurun, otomatis harus ada penyesuaian. Jangan sampai anggaran habis untuk kegiatan yang tidak penting,” tegasnya.
Ia juga menyoroti besarnya belanja pegawai Pemkab Kutim yang mencapai Rp2,3 triliun. Dengan kondisi keuangan seperti ini, Jimmy menyebut kemungkinan tunjangan ASN akan disesuaikan.
“Melihat kemampuan daerah yang menurun, ya pasti tunjangan pegawai juga akan diturunkan,” ujarnya.
Meski begitu, DPRD Kutim memastikan pembahasan anggaran akan tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor, terutama infrastruktur, pelayanan publik, dan ekonomi masyarakat.
“Yang terpenting, pembangunan di Kutim tetap berjalan, tapi dengan cara yang lebih efisien dan tepat sasaran,” tutup Jimmy. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
