Pranala.co, SAMARINDA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian serius pemerintah. Sejak Januari hingga awal Agustus 2025, tim gabungan antar-instansi sudah melakukan 63 kali operasi pemadaman di Kalimantan Timur.
Provinsi ini termasuk wilayah rawan. Bahkan menjadi salah satu lokasi prioritas karena mencakup kawasan proyek strategis nasional, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ini bukti keseriusan pemerintah. Kami tak tinggal diam,” tegas Thomas Nifflnuri, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu (6/8/2025).
Berdasarkan pantauan citra satelit, hingga awal Agustus 2025, terdeteksi 66 titik panas tersebar di berbagai wilayah Kaltim. Luas lahan terdampak karhutla tercatat 331,96 hektare.
Angka ini memicu langkah cepat pemerintah. Terutama karena Kaltim tak hanya penting bagi ekosistem Kalimantan, tapi juga menjadi wajah baru masa depan Indonesia lewat pembangunan IKN.
Pemerintah pusat dan daerah pun memperkuat sinergi melalui Apel Siaga dan Jambore Pengendalian Karhutla. Kegiatan ini berlangsung 6–8 Agustus 2025 di KHDTK Universitas Mulawarman, Samarinda, dengan tema “Bersatu untuk Kalimantan Timur Bebas Asap.”
Dalam kunjungan kerjanya, Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar Siddiq menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi strategi utama.
“Mencegah lebih murah dan jauh lebih efektif dibanding memadamkan,” katanya.
Wamen Sulaiman juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi, seperti satelit dan drone patroli. Selain itu, perlu penguatan edukasi dan pelibatan masyarakat peduli api, termasuk tokoh adat dan tokoh agama.
“Api bisa membakar hutan dalam sehari, tapi butuh puluhan tahun untuk menumbuhkannya lagi. Siapa yang mencegah hari ini, dialah penyelamat generasi esok,” ujarnya.
Upaya masif ini menjadi harapan agar Kaltim bebas asap dan tetap menjadi paru-paru hijau Indonesia, meski di tengah geliat pembangunan yang masif.
