Pranala.co, BONTANG – Persoalan pernikahan usia dini di Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) tidak muncul begitu saja. Ada cerita panjang di baliknya. Tentang keluarga. Tentang ekonomi. Dan tentang anak-anak yang terlalu cepat dewasa karena keadaan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menilai pernikahan usia dini berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Terutama di wilayah pesisir.
Di kawasan itu, banyak anak terpaksa berhenti sekolah. Bukan karena malas. Tapi karena harus membantu orang tua mencari nafkah. Sebagian ikut melaut. Sebagian bekerja serabutan.
Ketika sekolah terhenti, masa depan ikut terganggu. Risiko pernikahan dini pun meningkat.
“Banyak anak yang putus sekolah di wilayah pesisir karena ikut membantu orang tuanya bekerja. Ketika pendidikan terhenti, risiko pernikahan dini meningkat,” kata Neni.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi pencegahan pernikahan dini dan isu perilaku remaja tahun 2025. Kegiatan tersebut digelar di Auditorium 3D, Senin (22/12/2025).
Data Pemerintah Kota Bontang menunjukkan, sepanjang 2024 tercatat 19 kasus pernikahan dini. Angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya ada anak-anak yang kehilangan masa remaja.
Sebanyak 12 kasus terjadi di Bontang Selatan. Enam kasus di Bontang Utara. Satu kasus di Bontang Barat.
Wilayah yang dinilai rawan pun sudah terpetakan. Mulai dari Loktuan, Tanjung Laut, Berbas Pantai, Bontang Lestari, hingga pulau-pulau di perairan Bontang.
“Ini kemungkinan besar terjadi di wilayah pesisir, terutama Bontang Selatan,” ujar Neni.
Ia mengingatkan, dampak pernikahan usia dini tidak berhenti di pelaminan. Dari sisi kesehatan, anak perempuan berisiko mengalami komplikasi kehamilan. Secara psikologis, mereka belum siap memikul tanggung jawab rumah tangga.
Masalah lain ikut menyusul. Pendidikan terhenti. Kesempatan kerja terbatas. Lingkaran kemiskinan sulit diputus.
“Peluang untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi semakin sempit,” katanya.
Karena itu, Neni menegaskan pencegahan pernikahan dini tidak bisa hanya mengandalkan aturan dan kebijakan pemerintah. Pendekatan sosial harus berjalan. Budaya perlu disentuh. Agama harus dilibatkan.
Salah satu langkah penting adalah menggandeng pemuka agama. Para dai dan ulama dinilai memiliki pengaruh kuat, terutama di wilayah pesisir dan pelosok.
“Para dai dan ulama perlu turun langsung ke masyarakat pesisir,” ujarnya.
Menurut Neni, pesan yang disampaikan melalui ceramah dan dakwah lebih mudah diterima. Lebih didengar. Lebih dipatuhi.
“Masyarakat lebih mendengar pemuka agama. Kalau mereka ikut menyampaikan program Pemkot Bontang, masyarakat akan mengikuti,” tambah politisi Partai Golkar itu.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kota Bontang terus memperkuat program pendewasaan usia perkawinan. Program ini menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.
Tujuannya jelas. Agar anak-anak Bontang tetap sekolah. Tumbuh sehat, secara fisik dan mental. Dan memiliki masa depan yang lebih cerah.
“Pencegahan pernikahan dini bukan sekadar menunda usia nikah. Tapi memastikan setiap anak punya kesempatan untuk belajar, bermimpi, dan membangun kehidupan yang lebih baik,” pungkas Neni. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
