Pranala.co, PATI — Suasana panas menyelimuti Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen memicu amarah warga.
Kebijakan yang diumumkan Bupati Pati, Sudewo, itu kini menjadi sorotan, bahkan memicu aksi penggalangan dana untuk unjuk rasa yang dijadwalkan pada 13 Agustus 2025 mendatang.
Bupati Sudewo berdalih, kenaikan PBB-P2 dilakukan karena tarif sebelumnya tak berubah selama 14 tahun. Ia mengklaim, dana hasil pajak akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur.
Namun warga tak sepakat. Mereka menilai kebijakan itu sepihak dan membebani ekonomi rakyat. Protes pun bermunculan, termasuk dari media sosial.
Salah satu akun X (dulu Twitter), @ziyannd, membagikan video momen panas saat warga berdebat dengan Plt Sekda Riyoso. Adu mulut terjadi ketika Satpol PP menyita donasi untuk aksi unjuk rasa.
Donasi untuk aksi demo digalang di depan Kantor DPMPTSP Pati, Simpang 5. Namun, pada 5 Agustus 2025, Satpol PP datang dan mengangkut seluruh barang donasi. Alasan mereka, lokasi itu akan digunakan untuk kegiatan lain.
Warga tak terima. Mereka mengejar hingga ke markas besar Satpol PP Kabupaten Pati. Aksi nyaris ricuh. Warga meminta agar donasi dikembalikan.
Akhirnya, Satpol PP mengembalikan barang-barang yang telah mereka angkut. Donasi pun kembali ke tangan warga. Namun tensi tetap tinggi.
Menurut informasi, massa besar diperkirakan akan berkumpul di Alun-alun Pati pada 13 Agustus. Warga mengajak semua elemen masyarakat bergabung dalam aksi damai menolak kenaikan pajak.
Dalam video lain yang beredar luas, Bupati Sudewo menantang langsung para penolak kebijakan.
“Siapa yang mau menolak? Yayak Gundul? Silakan. Jangan cuma 5.000 orang, 50.000 pun saya hadapi. Saya tidak akan gentar. Keputusan tidak saya ubah,” ucapnya tegas.
Pernyataan ini menyulut emosi warga. Bukannya meredakan ketegangan, ucapan itu justru dianggap menantang rakyat.
Sebelumnya, Bupati Sudewo menggelar pertemuan dengan para camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati). Pertemuan itu digelar di Pendopo Kabupaten pada 18 Mei lalu.
Dari hasil pertemuan, Sudewo mengklaim bahwa semua pihak yang hadir telah menyetujui kenaikan PBB hingga 250%.
Namun masyarakat menilai, pertemuan tersebut tidak mewakili suara rakyat. Mereka mendesak agar kebijakan dibatalkan atau setidaknya dikaji ulang.
Hingga berita ini ditulis, belum ada kepastian apakah aksi unjuk rasa 13 Agustus tetap berlangsung. Namun, gelombang penolakan terus membesar.
Warga menuntut keadilan, transparansi, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Bagi mereka, suara rakyat bukan untuk ditantang, tapi untuk didengar.
