Pranala.co, SAMARINDA – Musim kemarau mulai datang. Dan ancaman kebakaran hutan serta lahan (karhutla) kembali membayangi. Wakil Menteri Kehutanan RI, Sulaiman Umar Sidiq, mengingatkan bahwa Kalimantan Timur (Kaltim) harus lebih waspada.
“Status Kaltim memang masih siaga. Tapi jangan sampai lengah,” tegasnya dalam Apel Siaga dan Jambore Dalkarhutla di Kebun Raya Universitas Mulawarman, Rabu (6/8).
Menurutnya, provinsi lain seperti Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel sudah lebih dulu menetapkan status darurat karhutla. Meski Kaltim belum masuk kategori itu, potensi bencana tetap besar.
“Curah hujan Agustus–September diperkirakan rendah hingga sedang. Suhu meningkat 0,3 sampai 0,6 derajat Celsius. Ini sudah cukup untuk mempercepat risiko kebakaran,” ujarnya.
Sepanjang Januari hingga awal Agustus 2025, tercatat 66 titik panas (hotspot) di Kalimantan Timur. Pemerintah sudah melakukan 63 kali operasi pemadaman. Total lahan yang terdampak hingga Mei mencapai 331,96 hektare.
Wamenhut menyebut, pencegahan tetap menjadi strategi utama. “Lebih murah dan lebih efektif dari pemadaman,” katanya.
Teknologi satelit, drone, hingga patroli darat terus dimaksimalkan. Tapi itu belum cukup tanpa keterlibatan masyarakat.
Jambore Dalkarhutla tahun ini mengangkat tema “Bersatu untuk Kalimantan Timur Bebas Asap.” Kegiatan digelar 6–8 Agustus dan melibatkan pelajar, mahasiswa, serta komunitas peduli lingkungan.
“Ajang ini adalah kampanye terbuka untuk menggugah kesadaran generasi muda,” ucap Sulaiman.
Kegiatan dibuka dengan apel siaga, penyematan tanda peserta, hingga peninjauan fasilitas pengendalian karhutla.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa aksi melawan karhutla bukan hanya soal program pemerintah. Tapi soal hati nurani.
“Ini bukan sekadar ajang kumpul. Ini panggilan jiwa untuk menyelamatkan bumi,” katanya.
Ia menekankan bahwa upaya ini bukan hanya demi hari ini, tapi demi kehidupan generasi mendatang.
“Anak cucu kita punya hak atas udara bersih dan hutan yang hijau,” ucap Rudy.
Rudy mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu. Pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, hingga warga biasa harus terlibat.
“Gerak bersama. Cepat, taktis, dan tuntas. Hanya itu cara mencegah bencana ekologis akibat karhutla,” tegasnya.
