Bontang, PRANALA.CO — Kota Bontang tengah mempersiapkan langkah besar dalam menghadapi ancaman banjir yang kembali meningkat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang merespons potensi bencana tersebut dengan merancang solusi jangka panjang.
Berdasarkan pengamatan, tinggi debit air yang terus meningkat, intensitas curah hujan yang semakin sering, serta fenomena pasang air laut, diperkirakan dapat memicu terulangnya banjir besar seperti yang terjadi pada Juni 2019 lalu. Untuk itu, Dinas PUPR merancang proyek pembangunan polder di dua titik strategis yang akan menjadi bagian dari upaya penanganan banjir yang berkelanjutan.
Kepala Dinas PUPR Bontang, Edy Prabowo, mengungkapkan bahwa pembangunan polder di dua kawasan — di hulu kawasan Telihan dan di hilir Tanjung Laut — menjadi fokus utama dalam menanggulangi ancaman banjir.
Polder di kawasan hulu, yang diutamakan karena memiliki peran penting dalam mengalihkan aliran air sebelum memasuki kawasan kota, dirancang dengan luas sekitar 20 hektare dan saat ini sedang dalam tahap review Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT). Proses pembebasan lahan sendiri diperkirakan akan dimulai pada tahun 2026.
“Saat ini, kami tengah mempersiapkan polder di hulu yang memiliki peran vital dalam menanggulangi banjir. Polder ini akan mengalihkan aliran air sebelum masuk ke kawasan kota, sehingga dapat mencegah terjadinya genangan yang besar,” ujar Edy.
Sementara itu, pembangunan polder di hilir sudah memasuki tahap pembebasan lahan, dengan luas sekira 1,6 hektare pada tahun ini. Polder di hilir ini bertujuan untuk menampung limpahan air yang sudah masuk ke wilayah kota, sebagai solusi sementara sampai polder di hulu selesai dibangun.
Edy juga menegaskan, meskipun pembangunan polder menjadi langkah prioritas, normalisasi saluran air tetap akan dilakukan secara paralel. Pemerintah daerah akan terus melakukan pengerukan dan penurapan di titik-titik rawan untuk mencegah terjadinya genangan.
“Polder di hilir ini memang lebih kecil kapasitasnya, tetapi kami berharap dapat mengurangi dampak sementara sambil menunggu rampungnya pembangunan di hulu,” tambah Edy.
Meskipun rencana ini menjadi langkah jangka panjang, Edy memastikan pemerintah daerah tidak akan mengabaikan penanganan banjir dalam jangka pendek. Pemkot Bontang memahami kekhawatiran masyarakat akan potensi banjir besar, seperti yang terjadi pada 2018, dan karena itu penanganan infrastruktur pengendali banjir akan terus diprioritaskan.
“Langkah ini kami lakukan bukan hanya untuk mengatasi masalah sementara, tetapi untuk menciptakan solusi berkelanjutan yang akan menjaga Bontang dari ancaman banjir di masa depan,” tutupnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
