Pranala.co, BALIKPAPAN — Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) wilayah Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Paser menyiapkan strategi komprehensif untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026. Strategi tersebut difokuskan pada penguatan aspek 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Kesepakatan itu mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) gabungan yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Selasa (18/2/2026).
Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, menegaskan pentingnya percepatan implementasi program kerja TPID memasuki periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
“Koordinasi antarlembaga dengan mengacu pada aspek 4K menjadi kunci utama dalam mengendalikan inflasi daerah menjelang Ramadan dan Idulfitri,” ujar Mudyat Noor dalam keterangan resmi, Kamis (19/2/2026).
Menurut dia, stabilitas harga pangan strategis perlu dijaga sejak dini untuk mengantisipasi lonjakan permintaan yang secara historis terjadi menjelang dan selama Ramadan.
Sebagai langkah konkret, TPID Kabupaten PPU telah melaksanakan sejumlah program antisipatif. Kegiatan tersebut meliputi monitoring terpadu di pasar tradisional dan toko modern pada 9 dan 12 Februari 2026, Operasi Pasar Murah di Kecamatan Sepaku pada 27 Januari 2026, serta Gerakan Pangan Murah di Desa Karang Jinawi (10 Februari 2026) dan Desa Bukit Subur (12 Februari 2026).
Langkah tersebut bertujuan memastikan ketersediaan stok sekaligus menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menyoroti peningkatan operasional program Satuan Pangan dan Gizi Gratis–Makan Bergizi Gratis (SPPG-MBG) pada 2026.
“Operasionalisasi SPPG-MBG yang akan meningkat pada tahun ini perlu dimitigasi untuk meminimalkan risiko terjadinya gejolak harga, terutama menjelang periode HBKN seperti Ramadan dan Idulfitri,” ujarnya.
Ia menambahkan, kerja sama pasokan dengan produsen dan distributor pangan, serta optimalisasi penggunaan bahan pangan lokal dalam menu MBG, menjadi strategi krusial untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.
Robi juga menekankan pentingnya sinergi antarpihak, mengingat keterbatasan anggaran daerah akibat penyesuaian dana transfer.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, selaku Ketua TPID Balikpapan, menyoroti pentingnya penyusunan neraca pangan sebagai fondasi perencanaan.
Menurut Rahmad, neraca pangan disusun dengan menghitung kebutuhan konsumsi masyarakat dan kemampuan produksi lokal. Dari sana, potensi defisit dapat diidentifikasi dan ditutup melalui pasokan dari luar daerah.
Ia juga menekankan optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten PPU dan Paser dalam pemenuhan bahan pangan prioritas. Kerja sama tersebut melibatkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang menjalankan fungsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan.
“Pemanfaatan produk pangan lokal dalam program MBG perlu ditingkatkan agar memberi dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah, sekaligus menjaga stabilitas pasokan saat permintaan meningkat,” kata Rahmad.
Sebagai tindak lanjut kegiatan business matching, HLM TPID turut menandai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara mitra SPPG-MBG dengan produsen dan distributor pangan terpilih.
Di Kota Balikpapan, kerja sama melibatkan lima mitra SPPG-MBG dengan enam produsen dan distributor pangan. Di Kabupaten PPU, kerja sama dilakukan antara empat mitra SPPG-MBG dengan satu produsen tahu.
Penandatanganan MoU tersebut diharapkan mampu menjamin kontinuitas pasokan bahan pangan, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri yang kerap diiringi lonjakan permintaan.
Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari, memaparkan kontribusi daerahnya melalui program “Paser BERAKSI” (BeteRnak Ayam atasi gejolaK InflaSI).
Program tersebut mendorong peningkatan produksi telur ayam ras dan menjadikan Kabupaten Paser sebagai daerah percontohan pengembangan hilirisasi integrasi unggas secara nasional.
Sebagai salah satu sentra produksi unggas, Kabupaten Paser dinilai berpotensi menjadi penyangga pasokan bagi Balikpapan dan PPU, terutama saat permintaan meningkat menjelang Ramadan.
Ikhwan menyambut baik penandatanganan kerja sama pasokan dalam HLM tersebut sebagai langkah strategis untuk memitigasi risiko gejolak harga.
Melalui penguatan aspek 4K, penyusunan neraca pangan, optimalisasi kerja sama antardaerah, serta pengamanan pasokan melalui MoU, TPID Balikpapan, PPU, dan Paser menargetkan stabilitas harga pangan tetap terjaga sepanjang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Langkah antisipatif ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di tengah meningkatnya kebutuhan konsumsi selama periode HBKN. (RIL/RED)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
