Pranala.co, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memilih berhitung cermat di ujung tahun. Sejumlah jabatan yang masih kosong tidak langsung diisi. Pelantikan sebagian pejabat dijadwalkan bergeser ke Januari 2026.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Pemprov ingin memastikan seluruh administrasi dan pertanggungjawaban program tahun anggaran 2025 tuntas tanpa gangguan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan rotasi dan mutasi pejabat tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Setiap perpindahan jabatan selalu menimbulkan efek berantai.
“Kalau satu orang dipindahkan, maka ada jabatan lain yang ikut kosong. Itu harus dihitung betul,” ujarnya.
Karena itu, fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan seluruh laporan kegiatan 2025. Jangan sampai ada pekerjaan tersendat hanya karena pergantian pejabat di saat yang kurang tepat.
Meski begitu, Sri Wahyuni memastikan roda pemerintahan tetap berputar. Pelayanan publik tidak berhenti. Jabatan yang kosong sementara diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
“Kalau ada posisi kosong, langsung diisi Plt. Fungsi pelayanan tetap berjalan,” katanya.
Pengisian jabatan kali ini diprioritaskan untuk posisi yang benar-benar mendesak. Sementara jabatan lain sudah masuk dalam perencanaan dan akan dieksekusi bertahap pada awal 2026.
Untuk jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon II, Pemprov Kaltim menyiapkan mekanisme Seleksi Terbuka. Skema ini berbeda dengan uji kompetensi internal.
“Seleksi terbuka memberi kesempatan ASN berprestasi. Bisa dari Kaltim, bisa juga dari luar daerah,” jelas Sri Wahyuni.
Saat ini, Pemprov Kaltim masih berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Usulan resmi telah diajukan dan menunggu persetujuan.
“Pengisian memang ada, tapi dilakukan bertahap. Akhir tahun ini fokus kita menyelesaikan pertanggungjawaban kegiatan 2025. Januari nanti dilanjutkan lagi,” ujarnya.
Ia menepis kekhawatiran adanya hambatan kinerja akibat kekosongan jabatan. Menurutnya, penunjukan Plt menjadi solusi efektif di masa transisi.
“Pengisian sekarang lebih banyak untuk jabatan yang benar-benar kosong. Rancangannya sudah ada. Tapi Pak Gubernur ingin menjaga stabilitas kerja dulu di akhir tahun,” tuturnya.
Ke depan, mekanisme seleksi juga akan disesuaikan dengan jenjang jabatan. Untuk Eselon III dan IV, tidak diperlukan seleksi terbuka. Namun untuk Eselon II yang kosong, seleksi terbuka menjadi opsi utama.
“Nanti akan diumumkan jabatan yang dibuka beserta kriteria oleh panitia seleksi. Semua menunggu persetujuan BKN,” pungkas Sri Wahyuni.
Pemprov Kaltim memilih pelan, tapi pasti. Menjaga ritme birokrasi di akhir tahun, sembari menyiapkan langkah baru untuk 2026. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
