Pranala.co, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Pengumuman itu dilakukan dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Senin (10/11). Keputusan ini langsung memantik gelombang reaksi—dari keluarga, pemerintah, hingga kelompok masyarakat yang menolak keras.
Soeharto menerima gelar pahlawan di bidang perjuangan dan politik. Simbol penghargaan diserahkan kepada dua anaknya, Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) dan Bambang Trihatmodjo.
Nama Soeharto disebut setelah Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Upacara itu juga diikuti keluarga Marsinah, aktivis buruh yang dibunuh pada 1993.
Selain Soeharto, sembilan tokoh lain ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Di antaranya Gus Dur, Marsinah, Mochtar Kusumaatmadja, Sarwo Edhie Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaikhona Muhammad Kholil, Tuan Rondahaim Saragih, Rahman el Yunusiyyah, dan Sultan Zainal Abidin Syah.
Usai acara, Tutut menegaskan keluarganya tidak mempermasalahkan pro-kontra yang muncul.
“Kami melihat semua perjuangan Bapak untuk bangsa. Kritik boleh saja, tapi jangan ekstrem. Yang penting jaga persatuan,” ujarnya.
Tutut juga menolak anggapan bahwa keluarga Soeharto sakit hati terhadap kritik publik.
“Rakyat makin pintar. Bisa menilai sendiri apa yang dilakukan Bapak. Kami tidak perlu membela diri,” katanya.
Juru bicara Istana, Prasetyo Hadi, menyebut pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sebagai bentuk penghormatan terhadap pemimpin terdahulu.
“Setiap pemimpin pasti punya jasa bagi bangsa. Presiden juga telah menerima masukan dari MPR, DPR, dan berbagai pihak,” ujarnya.
Keputusan ini memunculkan protes di berbagai daerah. Yogyakarta, Gorontalo, hingga sejumlah kota lain menggelar aksi menolak gelar tersebut.
Amnesty International Indonesia dan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) mengecam keras keputusan tersebut.
Mereka menyebut gelar itu sebagai langkah “mengaburkan sejarah, mengkhianati cita-cita Reformasi, dan melukai korban pelanggaran HAM Orde Baru”.
Di Yogyakarta, kelompok “Jogja Memanggil” menggelar aksi di perempatan Jalan Sudirman. Para demonstran menilai keputusan Prabowo sebagai upaya “menantang rakyat”.
Sejumlah poster menyoroti ironi: Soeharto diberi gelar pahlawan bersamaan dengan Marsinah—aktivis buruh yang diduga dibunuh aparat pada era Orde Baru—dan Gus Dur, tokoh yang mendesak Soeharto turun pada 1998.
Direktur Eksekutif Populi Center, Afrimadona, menyebut Prabowo sengaja memilih momen awal pemerintahan untuk memutuskan hal yang berpotensi kontroversial.
Menurutnya, di awal pemerintahan, Prabowo masih memegang kendali kuat atas partai-partai pendukung.
“Kalau dilakukan mendekati akhir masa jabatan, risiko politiknya lebih besar. Partai bisa lompat kapal. Di awal, kekuatan masih solid,” ujarnya.
Afrimadona juga menilai Prabowo ingin menyelesaikan isu-isu sensitif sejak dini agar punya waktu panjang untuk memperbaiki citra.
“Kalau ekonomi tumbuh 8% seperti target Prabowo, publik mungkin tak lagi mempersoalkan gelar pahlawan Soeharto,” katanya.
Penelitian Populi Center menunjukkan mayoritas masyarakat kelas bawah memiliki pandangan positif terhadap Soeharto.
Mereka mengaitkan sosok Soeharto dengan stabilitas, pemimpin kuat, hidup tertib, dan inflasi rendah.
“Dari baby boomer sampai generasi Z, lebih dari separuh responden punya pandangan positif terhadap Soeharto,” kata Afrimadona.
Survei Populi Center pada 2022–2023 mencatat: Baby boomer: 54,1% positif; Generasi X: 59,9% positif; Milenial: 41,1% positif; Generasi Z: 39,1% positif.
Menurut Afrimadona, temuan itu menjadi “amunisi” bagi kelompok yang mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan.
Sejarawan Andi Achdian menilai keputusan ini seperti “mematikan semangat Reformasi”.
Ia menyebut lembaga-lembaga penting seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi lahir sebagai koreksi atas praktik Orde Baru.
“Semua lembaga itu adalah produk Reformasi untuk menutup kekurangan masa Soeharto. Tapi sekarang Soeharto dijadikan pahlawan. Reformasi seperti kehilangan makna,” ujarnya.
Setelah gelar ini diberikan, perdebatan diperkirakan masih akan terus berlangsung. Namun para analis meyakini gelombang protes tak akan menggoyang stabilitas politik Prabowo di awal masa jabatan.
Yang menjadi pertanyaan lebih besar adalah: Apakah keputusan ini akan membelah publik atau akan terkubur oleh capaian ekonomi pemerintahan ke depan?
Waktu yang akan menjawabnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
