PRANALA.CO – Satgas Covid-19 tingkat RT di Balikpapan, Kalimantan Timur memiliki peran penting menekan pandemi virus asal Wuhan ini. Sejak ditetapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.
Pemkot Balikpapan pun mengapresiasinya. Tahun ini, Pemkot Balikpapan berencana mengakomodasi dukungan anggaran bagi Satgas Covid-19 tingkat RT. Masing-masing RT akan memperoleh bantuan dana segar sebesar Rp2 juta. Diambil dari dana tak terduga dan refocusing.
“Anggaran yang kita pakai dari DTT Rp 750 ribu per RT, dan dan refokusing sekira Rp 1,25 juta. Sehingga total Rp 2 juta,” kata Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, Senin (29/3/2031).
Pemberian dana operasional ini dilakukan karena penerapan PPKM mikro yang sudah diperpanjang ketiga kalinya ini dianggap membantu menurunkan angka terkonfirmasi positif di Balikpapan.
Terbukti hingga, hampir seluruh RT di Balikpapan masuk zona hijau dan beberapa berwarna kuning. “Ada 432 RT yang masih di zona kuning ini yang lingkungan RTnya ada 1-5 rumah yang terkonfirmasi positif Covid-19, sementara 1.252 RT masuk di Zona hijau,” beber Rizal.
Usai penerapan ini, Satgas RT kemudian merasa perlu mengajukan tambahan anggaran. Pasalnya, memang tak sedikit juga RT mengeluarkan anggaran dalam mempersiapkan rumah isolasi, menyediakan kebutuhan pokok warga yang terpapar, penyemprotan disinfektan rutin atau kegiatan lain yang berkaitan dengan PPKM mikro.
“Jadi diarahkan untuk pemanfaatan kerja Satgas tingkat RT. Ini untuk yang Rp750 ribu sudah bisa dikeluarkan. Kemudian sisanya kan dari refokusing, masih kami laporkan ke DPRD Balikpapan,” terangnya.
Memang, saat ini Pemkot Balikpapan masih membahas besaran dana refokusing Covid-19 dari kas daerah. Sementara ini, pihak Kementerian Keuangan menerbitkan panduan besaran alokasi dana refokusing minimal 25 persen dari dana transfer umum.
Pada 2020 lalu, Pemkot Balikpapan menerapkan refokusing anggaran pandemik Covid-19 sebesar Rp136,9 miliar di mana realisasinya sebesar Rp120,42 miliar.
Peruntukannya sektor kesehatan Rp61,86 miliar yang terealisasi Rp50,13 miliar; penanganan dampak ekonomi Rp600 juta yang terealisasi Rp590,9 juta; dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Rp74,5 miliar yang terealisasi Rp69,69 miliar. **
