Pranala.co, BONTANG — Upaya Pemerintah Kota Bontang menghadirkan fasilitas pendidikan khusus bagi warga kurang mampu kian mendekati kenyataan. Rencana pembangunan Sekolah Rakyat kini memasuki fase penting, setelah pembahasan serius terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dilakukan di tingkat pemerintah kota.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memimpin langsung rapat pembahasan proyek strategis tersebut di Ruang Rapat Utama Kantor Wali Kota, Kamis (5/2/2026). Rapat ini menjadi penanda dimulainya tahapan teknis yang menentukan arah pembangunan Sekolah Rakyat di Bontang.
Wawali Agus Haris menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar sebagai institusi pendidikan formal. Lebih dari itu, sekolah ini diharapkan menjadi instrumen negara untuk membuka jalan perubahan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, khususnya kelompok desil 1 dan 2.
“Meskipun angka kemiskinan di Bontang sudah turun di kisaran 8 hingga 9 persen, kita tidak boleh cepat puas. Sebagai kota dengan kemampuan fiskal yang kuat, idealnya kemiskinan bisa ditekan hingga 5 persen. Sekolah Rakyat ini adalah salah satu cara paling strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan,” ujar Agus Haris.
Keseriusan pemerintah kota juga tercermin dari kesiapan teknis lintas perangkat daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah menyiapkan lahan seluas sekitar 8 hektare. Lahan tersebut akan dibagi untuk kawasan sekolah serta perumahan pendukung bagi kebutuhan operasional dan sosial.
Proses teknis dan perizinan pembangunan ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat, yakni sekitar 45 hari. Target ini dinilai realistis berkat koordinasi intensif antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bontang, Dasuki, menyebut seluruh OPD kini bergerak secara paralel tanpa menunggu satu sama lain. Sambil menanti surat penetapan resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah daerah tetap mempercepat seluruh proses administrasi dan teknis di tingkat lokal.
“Estimasi pekerjaan teknis yang biasanya memakan waktu tiga bulan, kami percepat menjadi sekitar satu setengah bulan. Prinsipnya, tidak ada waktu yang terbuang. Kita ingin akselerasi,” kata Dasuki.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang juga tengah memfinalisasi pendataan calon peserta didik. Pendataan difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu agar Sekolah Rakyat benar-benar tepat sasaran sejak hari pertama beroperasi.
Rapat tersebut juga menyepakati langkah lanjutan yang bersifat proaktif. Dalam waktu dekat, Pemkot Bontang berencana melakukan kunjungan langsung ke Kementerian Sosial untuk memperoleh arahan teknis final sekaligus memastikan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Pemkot Bontang optimistis Sekolah Rakyat dapat segera terwujud. Harapannya, kehadiran sekolah ini bukan hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi peningkatan kesejahteraan dan masa depan generasi muda dari keluarga prasejahtera di Kota Bontang. (RIL)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
