Pranala.co, SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, angkat suara soal wacana kerja sama ketahanan pangan antara Pemprov Kaltim dan Pemprov Jawa Barat. Ia menilai langkah strategis seperti ini tidak bisa dilakukan secara sepihak.
Hingga kini, Hasanuddin mengaku belum mendapat informasi resmi dari Gubernur Kaltim. Ia pun mempertanyakan minimnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif terkait rencana tersebut.
“Sejauh ini belum ada komunikasi langsung dengan kami di Dewan. Kalau memang benar ada kerja sama, seharusnya disampaikan dulu,” tegas politisi yang akrab disapa Hamas.
Menurut Hamas, ketahanan pangan adalah sektor vital. Karena itu, perlu sinergi lintas lembaga, apalagi jika menyangkut kerja sama antarprovinsi.
“Ini bukan proyek kecil. Ketahanan pangan menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak bisa diputuskan sepihak,” ujarnya.
Hamas menambahkan, transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan strategis. Ia juga meminta media ikut aktif menggali kejelasan dari pihak eksekutif agar publik tidak disuguhi informasi simpang siur.
“Bagusnya ditanyakan langsung ke Pak Gubernur. Kami di DPRD belum tahu detailnya,” kata Hamas.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim mendukung penuh program pemerintah, selama jelas tujuannya dan berpihak pada rakyat.
“Tolong jangan ambil keputusan strategis sendiri-sendiri. Ini soal kepentingan masyarakat luas. Harus dibicarakan bersama,” pungkasnya.
Pernyataan Hamas menjadi pengingat penting soal harmonisasi antara eksekutif dan legislatif. Komunikasi yang terbuka dinilai krusial demi kelancaran program pembangunan, khususnya di bidang ketahanan pangan yang menyangkut masa depan daerah.
[ADS/DPRD KALTIM]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
