PRANALA.CO, Bontang – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang, bekerja sama dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), menggelar Pertemuan Konsultasi Masyarakat I (PKM I), Selasa (3/12/2024).
Pertemuan ini menjadi langkah awal proses pembebasan lahan untuk proyek Downgrade Jalan RSUD Taman Husada yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas sekaligus mengurangi risiko kecelakaan di wilayah tersebut.
Acara yang berlangsung di Aula Kantor Kelurahan Gunung Telihan ini dihadiri berbagai pihak, termasuk Sekretaris Dinas PUPR Bontang, perwakilan Konsultan Perencanaan dari PT Andeskarya Berdikari, Lurah Gunung Telihan, Kapolsek Bontang Barat, masyarakat pemilik lahan, serta sejumlah instansi terkait.
Proyek ini merupakan inisiatif pusat melalui BBPJN, yang telah menyelesaikan Detail Engineering Design (DED) pada tahun ini. Pemerintah Kota Bontang diberi tugas untuk melaksanakan pembebasan lahan sebagai bagian dari kontribusi daerah dalam merealisasikan proyek ini.
“Proyek ini adalah salah satu infrastruktur strategis yang tidak hanya memperbaiki konektivitas ke RSUD Taman Husada, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar,” ujar Agung, Sekretaris Dinas PUPR Kota Bontang.
Ia juga menambahkan bahwa konsultasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi, sekaligus membuka ruang partisipasi publik dalam proses pengadaan lahan.
Pada pertemuan ini, peserta mendapatkan penjelasan detail terkait latar belakang, tujuan, landasan hukum, serta rencana teknis pembangunan proyek. Tidak hanya itu, sesi diskusi interaktif memungkinkan masyarakat menyampaikan pandangan, saran, dan kekhawatiran, termasuk terkait kompensasi lahan dan waktu pelaksanaan proyek.
Salah satu warga yang lahannya terdampak mengusulkan agar pemerintah memberikan kompensasi yang adil serta memastikan jadwal pelaksanaan proyek sesuai rencana. Respon positif dari peserta menjadi indikasi bahwa masyarakat mendukung proyek ini, dengan catatan perhatian penuh pada hak-hak mereka.
Pertemuan ini menjadi fondasi awal dari penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), yang akan menjadi dasar legalitas dan teknis pelaksanaan proyek. Dinas PUPR Bontang menegaskan komitmennya untuk menjalankan proyek ini dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat terdampak.
“Konsultasi ini adalah awal dari perjalanan menuju pembangunan strategis yang diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi Kota Bontang,” tutup Agung.
Rencananya, konsultasi berikut akan dilakukan untuk membahas tindak lanjut dari hasil pertemuan ini, termasuk finalisasi data lahan dan persetujuan pemilik lahan. Pemkot Bontang bersama BBPJN optimis bahwa kerja sama erat antara pemerintah, masyarakat, dan instansi terkait akan menjadi kunci keberhasilan proyek strategis ini. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 5