Visi yang diusung menjadikan Samarinda kota peradaban. Maka, politisi PKS ini mengimbau Wali Kota Andi Harun lebih mengedepankan pendekatan “otak” dalam arti mencari cara-cara lain daripada memakai otot.
SAMARINDA, pranala.co – Kisruh penerbitan PKL alias Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melibatkan Satpol PP Samarinda dan pedagang di Jalan Jelawat, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (25/5/2022), mendapat tanggapan dari Anggota DPRD Samarinda, Sani Bin Husain.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku mengetahui dari media lokal sampai berita di televisi nasional.
Dia mahfum tujuan Pemkot Samarinda menggerus para pedagang untuk mengurai kemacetan. Sekaligus menegakkan Perda Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1990 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda.
“Dari dasar itu, saya juga tidak buru-buru menyalahkan pemkot. Karena tindakan mereka ada dasar hukumnya. Saya hanya menyayangkan semua terjadi kemarin,” kata pria yang juga menjabat Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Samarinda kepada media ini, Kamis (26/5/2022).
Namun, Sani meminta Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengutamakan berdialog dan menyiapkan opsi atau skema bagi warga terkena gusuran. Sehingga, mereka tetap bisa mencari nafkah.
“Warga juga saya minta bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal bisa menyakiti Satpol PP. Sebab, mereka saudara kita juga. Mereka hanya menjalankan tugas,” imbuh Sani Bin Husain.
BACA JUGA: Penerbitan PKL di Samarinda Ricuh, Pedagang Serang Satpol Pakai Balok dan Parang
Ditambahkan Sani Bin Husain, sekecil apapun dagangan warga, mereka tetaplah warga Samarinda yang berusaha mencari makan untuk keluarganya di tengah kondisi sulit seperti ini.
Sani Bin Husain tidak rela ada warga tersakiti. Serta tidak ingin ada petugas Satpol PP yang menjadi korban amuk warga.
Visi yang diusung menjadikan Samarinda kota peradaban. Seharusnya, Wali Kota Andi Harun lebih mengedepankan pendekatan “otak” dalam arti mencari cara-cara lain daripada memakai otot.
“Sudah banyak contohnya. Seperti Wali Kota Sukabumi yang menertibkan PKL di jalan A Yani, atau kebijakan Wali Kota Surabaya terkait PKL. Dan masih banyak contoh lainnya di beberapa daerah. Supaya gesekan seperti ini tidak terulang lagi dan menghindari korban warga maupun satpol PP yang bertugas. Dan akhirnya akan merugikan kita semua,” papar Sani Bin Husain.**
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Comments 2