PT PERTAMINA Patra Niaga Regional Kalimantan mengambil langkah kebijakan mengatasi antrean panjang warga Kalimantan Timur (Kaltim) yang ingin mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Antrean pertalite ini sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah membatasi pembelian maksimal delapan liter per hari untuk kendaraan roda dua di beberapa SPBU di Kota Balikpapan.
Selain itu, pihak Pertamina juga tidak melayani pengisian kendaraan roda dua dengan tangki BBM modifikasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurai antrean yang panjang dan mencegah praktik penimbunan BBM oleh para pengetap yang menjual kembali BBM subsidi dengan harga lebih tinggi.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Arya Yusa Dwicandra mengatakan bahwa pembatasan pembelian ini berlaku sejak Kamis (7/12/2023).
“Kami melakukan penertiban ini guna mengurai antrean. Kami memahami hal tersebut belum optimal lantaran konsumen Pertalite terus bertambah dan banyak cara dilakukan oleh para pengetap untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin (11/12/2023).
Menurut Arya, konsumsi BBM jenis Pertalite di wilayah Kalimantan meningkat tajam karena perbedaan harga yang cukup jauh dengan Pertamax, yaitu sekitar Rp4.000 per liter.
“Hal ini menyebabkan jumlah konsumsi BBM jenis Pertalite bertambah khususnya di wilayah Kalimantan,” jelasnya.
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga juga telah meniadakan penjualan BBM jenis Pertalite untuk kendaraan roda empat di SPBU Stal Kuda dan Sepinggan.
Langkah ini diambil untuk mengalokasikan BBM tersebut ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan, seperti Kutai Kartanegara dan Berau. Arya menegaskan tidak ada pengurangan dalam penyaluran BBM Pertalite dan Biosolar.
Menurutnya, realisasi penyaluran BBM subsidi hingga 31 Oktober 2023 di Kalimantan masih dalam batas kuota yang sudah ditetapkan.
“Realisasi penyaluran Pertalite hingga 31 Oktober 2023 mencapai 78% sedangkan untuk Biosolar mencapai 81% artinya kalau dilihat dari sisa kuota masih aman hingga akhir tahun, namun nantinya kami akan menjelaskan lebih lanjut saat pelaksanaan satgas Natal dan Tahun Baru 2024,” jelasnya.
Dia menambahkan, konsumen tidak perlu khawatir terkait kuota BBM karena untuk Balikpapan masih mencukupi hingga akhir Desember.
“Namun tentunya kita harus saling menjaga agar kuota tersebut tetap terjaga hingga akhir tahun. Kami terus menghimbau masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak dan sesuai peruntukkannya dan tidak memperdagangkan kembali di luar tata kelola migas yang telah diatur oleh Undang-undang salah satunya Perpres no.191 tahun 2014,” katanya.
Sementara itu, para pengetap BBM seakan tak masuk radar sebagai pelanggar dan terus memanfaatkan situasi ini dengan menjual pertalite melalui mesin pom mini di pinggir jalan.
Di Kota Balikpapan, pemerintah setempat melakukan penertiban terhadap pom mini yang beroperasi di wilayahnya.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan bahwa pihaknya tidak bermaksud memutus rezeki para pengusaha pom mini, tetapi harus mengedepankan kepatuhan terhadap hukum.
“Ya artinya kan kita harus taat terhadap hukum, jangan sampai nanti kita mengizinkan. Dampaknya kan artinya pemerintah ikut serta nanti kan melanggar itu makanya kita tertibkan,” pungkasnya. (*)
