PANGKEP, Pranala.co — Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pemkab Pangkep) kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan. Untuk ke-14 kalinya, Pangkep berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, kepada Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, didampingi Ketua DPRD Pangkep Haris Gani, di Kantor BPK Sulsel, Senin (26/5/2025).
“Alhamdulillah, Pangkep kembali meraih opini WTP. Ini menjadi yang ke-14 kalinya, dan 13 kali diraih secara berturut-turut,” ujar Bupati Yusran usai menerima laporan.
Yusran, yang telah menjabat sebagai Bupati selama dua periode, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah, legislatif, serta lembaga pengawas yang turut mendampingi dan membina pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
“Kami berkomitmen untuk terus menindaklanjuti semua temuan yang disampaikan BPK. Ini bukan akhir, melainkan langkah awal untuk memperbaiki dan memperkuat sistem yang ada,” tegasnya.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep, Asri, mengungkapkan bahwa capaian ini tidak datang secara instan. Menurutnya, raihan WTP ke-14 ini merupakan hasil kerja keras, bimbingan pimpinan daerah, serta sinergi dan kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan DPRD.
“Opini WTP ini merupakan kewajiban pemerintah daerah, tetapi karena pencapaiannya tidak mudah, maka juga layak disebut sebagai prestasi bersama,” katanya.
Asri menambahkan bahwa WTP diberikan BPK kepada pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangannya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), memiliki sistem pengendalian internal yang memadai, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa mempertahankan opini WTP setiap tahun adalah tantangan tersendiri yang memerlukan transparansi, kedisiplinan, dan kerja sama lintas sektor di lingkungan pemerintahan.
“Apa yang diraih hari ini merupakan bentuk nyata dari kerja keras kolektif seluruh pihak. Ini bukan kerja satu atau dua orang, tetapi hasil sinergi penuh,” pungkas Asri.
Pemkab Pangkep berkomitmen menjadikan opini WTP bukan sekadar simbol prestasi, tetapi sebagai standar minimum dalam tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. [IR]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 1