Pranala.co, SANGATTA – Delapan hektare lahan telah disiapkan. Lokasinya di Jalan Simono, Sangatta Utara. Di atas tanah itulah, harapan besar sedang dirajut: Sekolah Rakyat.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mulai mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tegas—memutus mata rantai kemiskinan lewat pendidikan yang benar-benar bisa diakses masyarakat kurang mampu.
Sekolah ini bukan sekadar bangunan. Ia dirancang menjadi rumah kedua bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Belajar, tinggal, makan, hingga tumbuh bersama—semuanya ditanggung negara.
Kepala Dinas Sosial Kutai Timur, Ernata Hadi Sujito, menyebut pemerintah daerah telah menuntaskan seluruh persyaratan administratif. Mulai dari surat permohonan hingga peta lokasi telah diserahkan kepada Kementerian Sosial selaku penanggung jawab program.
“Kami tinggal menunggu tim dari pemerintah pusat untuk meninjau langsung kondisi lahan,” kata Ernata saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (21/1/2026).
Menurut Ernata, lokasi di Simono dipilih bukan tanpa alasan. Status lahannya milik pemerintah daerah dan secara teknis dinilai siap untuk dibangun.
“Setelah melalui survei tim terpadu, lokasi ini dipastikan memenuhi syarat. Tidak ada persoalan hukum dan aksesnya memadai,” ujarnya.
Sekolah Rakyat di Kutai Timur nantinya mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Seluruhnya akan mengusung konsep asrama penuh. Artinya, siswa tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga tinggal di lingkungan sekolah dengan pengawasan dan pembinaan terpadu.
Yang paling penting: orangtua tidak dibebani biaya apa pun. Seluruh kebutuhan—mulai dari operasional, sarana prasarana, konsumsi, hingga akomodasi siswa—akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
Fasilitas yang direncanakan pun terbilang lengkap. Sedikitnya akan dibangun 24 ruang kelas untuk tiga jenjang pendidikan. Dilengkapi asrama, dapur umum, serta lapangan utama berukuran besar untuk olahraga dan kegiatan pembinaan lainnya.
Namun Sekolah Rakyat bukan hanya soal gedung dan fasilitas. Ernata menegaskan, pendidikan yang diterapkan juga bersifat menyeluruh.
“Kurikulum nasional tetap menjadi dasar. Tapi akan diperkuat dengan pendidikan karakter, pembinaan moral keagamaan, dan kedisiplinan,” jelas pria kelahiran Banyuwangi itu.
Tak semua anak bisa masuk begitu saja. Penerimaan siswa dilakukan melalui seleksi ketat berbasis data. Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi rujukan utama dalam menentukan kelompok sasaran.
Prioritas diberikan kepada anak-anak dari keluarga Desil 1 hingga Desil 3, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Jika kuota belum terpenuhi, penerimaan dapat diperluas hingga Desil 5.
“Data teknis ada di BPS. Kami di Dinas Sosial mendampingi proses verifikasi dan validasi ke lapangan agar tepat sasaran,” ujar Ernata.
Bagi Pemkab Kutim, Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pembangunan. Ia adalah investasi jangka panjang untuk masa depan.
“Misi utama kita adalah mengubah nasib generasi mendatang,” kata Ernata pelan.
Boleh jadi, orang tua mereka hari ini masih bergulat dengan keterbatasan ekonomi. Namun dengan pendidikan yang layak, ijazah, serta keterampilan hidup, anak-anak itu diharapkan memiliki peluang kerja yang lebih baik.
“Kalau mereka punya bekal, maka peluang keluar dari lingkaran kemiskinan akan terbuka,” pungkasnya. (RE)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
