SAMARINDA, Pranala.co — Isu pergantian Direktur Utama Bankaltimtara pasca-Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akhirnya mendapat penjelasan resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Langkah percepatan pergantian pimpinan disebut sebagai upaya penyelamatan lembaga keuangan milik daerah tersebut.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa keputusan tersebut dilatarbelakangi persoalan serius, mulai dari kasus hukum hingga penurunan kinerja keuangan bank.
Rudy mengungkapkan adanya kasus tindak pidana korupsi di wilayah Kalimantan Utara yang berdampak signifikan terhadap kerugian keuangan.
“Di Kalimantan Utara terjadi tindak pidana korupsi. Ini harus disoroti. Ada yang sudah ditahan, dan kerugiannya mencapai ratusan miliar rupiah,” ujarnya saat memberikan keterangan, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, kerugian tersebut merupakan uang milik masyarakat yang tidak bisa diabaikan, sehingga perlu langkah tegas dari pemegang saham.
Selain persoalan hukum, Gubernur Kaltim juga menyoroti penurunan kinerja Bankaltimtara dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyebut terjadi penurunan signifikan, termasuk pada sektor dividen yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
Berdasarkan evaluasi, target dividen yang ditetapkan sebesar Rp338 miliar hanya terealisasi Rp191 miliar. Penurunan ini dinilai berdampak langsung terhadap pendapatan daerah.
“Penurunannya mencapai 32 persen. Target tidak tercapai, tentu ini menjadi pertimbangan serius,” tegasnya.
Ketidaktercapaian target dividen tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran. Dalam kondisi normal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan seharusnya mengalami peningkatan.
Namun, akibat penurunan kontribusi dari sektor perbankan, justru terjadi pengurangan.
“Seharusnya APBD perubahan itu bertambah, tetapi ini malah berkurang karena pendapatan tidak sesuai target,” jelas Rudy.
Meski masa jabatan Direktur Utama saat ini secara administratif masih berlangsung hingga 2028, pemerintah daerah bersama pemegang saham menilai langkah evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi perlu segera dilakukan.
Langkah ini dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Bankaltimtara, sekaligus memastikan kinerja keuangan kembali stabil.
“Ini bukan sekadar pergantian, tetapi bagian dari upaya penyelamatan agar bank tetap menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat,” tegas Gubernur Kaltim. (TIA)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
