Pranala.co, BONTANG – Upaya Pemerintah Kota Bontang dalam menekan angka kemiskinan mulai menunjukkan hasil nyata. Setelah melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat, jumlah penduduk miskin di Kota Bontang pada tahun 2025 tercatat sebanyak 17.053 jiwa.
Data tersebut terungkap dalam Rapat Pleno Hasil Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Kota Bontang Tahun 2025 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Jumat pagi (30/1/2026).
Rapat dipimpin langsung Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dan dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dasuki, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) Toetoek Pribadi Ekowati, serta seluruh camat dan lurah se-Kota Bontang.
Wali Kota Neni mengapresiasi kerja keras seluruh tim verifikasi yang telah memastikan data kemiskinan disusun secara faktual dan akurat hingga tingkat terbawah.
“Alhamdulillah, hasilnya sangat signifikan. Dari sebelumnya sekitar 43 ribu jiwa, kini jumlah penduduk miskin kita turun menjadi sekitar 17 ribu jiwa. Persentase kemiskinan berada di angka 3,21 persen, dan itu masuk kategori baik,” ujar Neni.
Ia menegaskan, validitas data menjadi kunci utama dalam setiap kebijakan penanggulangan kemiskinan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Neni juga memaparkan rencana penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) Tahun 2026. Sebanyak 1.330 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan tunai sebesar Rp300 ribu per bulan.
Penerima BLTD berasal dari kelompok fakir miskin, lanjut usia telantar, penyandang disabilitas telantar, serta anak yatim piatu. Total anggaran yang disiapkan Pemerintah Kota Bontang mencapai Rp4,78 miliar.
Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, penyaluran bantuan dilakukan secara non-tunai melalui rekening masing-masing penerima di Bank Kaltimtara dan Bank BTN.
“Prinsipnya adalah keadilan. Bantuan daerah ini diperuntukkan bagi warga pada desil satu hingga empat yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat. Tidak boleh ada data ganda agar bantuan bisa merata,” tegasnya.
Meski demikian, Neni mengingatkan bahwa bantuan tunai bukanlah solusi jangka panjang. BLTD diposisikan sebagai jaring pengaman sosial, sementara tujuan utama pemerintah adalah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
“Kita ingin masyarakat tidak selamanya bergantung pada bantuan. Yang utama adalah pemberdayaan, pelatihan keterampilan, dan membuka akses ekonomi agar warga bisa keluar dari garis kemiskinan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DSPM Kota Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati, menjelaskan bahwa data kemiskinan yang telah ditetapkan merupakan hasil dari proses panjang dan berlapis. Mulai dari usulan tingkat RT, verifikasi lapangan oleh sekitar 150 enumerator, hingga pemadanan dengan data kependudukan.
Rapat pleno tersebut ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan, penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan pihak perbankan, serta penyerahan simbolis Bantuan Langsung Tunai Daerah kepada 20 perwakilan penerima. (RE)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
