Pranala.co, SAMARINDA – Sejumlah posisi penting di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) segera memiliki pimpinan definitif. Setelah beberapa bulan diisi pelaksana tugas (Plt), proses rotasi dan penetapan pejabat tinggi pratama kini memasuki tahap akhir dan ditarget rampung pada akhir Oktober 2025.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Yuli Fitriyanti, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi. Selain untuk meningkatkan kinerja organisasi, rotasi juga menjadi sarana menyesuaikan kebutuhan kompetensi di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Rotasi jabatan adalah proses normal dalam birokrasi. Kalau Plt-nya sudah menjabat posisi pimpinan tinggi pratama, ada kemungkinan bisa langsung didefinitifkan,” jelas Yuli, Selasa (14/10/2025).
Namun, bagi pejabat yang masih berada di level administrator, Yuli menegaskan bahwa mereka wajib mengikuti seleksi terbuka. Proses penilaian tengah berjalan dengan melibatkan Tim Penilai Kinerja (TPK) dan Panitia Seleksi (Pansel) untuk memastikan hasil yang objektif dan sesuai regulasi.
“Sekarang kami masih dalam tahap pembahasan dan verifikasi. Semua harus melalui mekanisme yang ketat agar tidak melanggar aturan kepegawaian,” tambahnya.
Menurut Yuli, jabatan yang kosong akan diisi dengan dua mekanisme berbeda — uji kompetensi bagi pejabat yang telah memenuhi syarat, serta seleksi terbuka untuk posisi strategis yang membutuhkan calon dengan kualifikasi khusus.
“Penentuan metode pengisian jabatan ini masih menunggu hasil pembahasan. Tapi yang pasti, prosesnya harus transparan dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Untuk menjaga objektivitas, Pemprov Kaltim juga melibatkan unsur eksternal dalam proses penilaian, mulai dari akademisi hingga tokoh masyarakat.
“Kehadiran pihak luar penting agar prosesnya tidak hanya dilihat dari sisi administratif, tapi juga mempertimbangkan kondisi lapangan dan kebutuhan daerah,” terang Yuli.
Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada nama calon pejabat yang dibahas secara resmi. Namun, seluruh tahapan telah disusun agar dapat diselesaikan tepat waktu.
“Targetnya akhir Oktober sudah selesai dan pejabat definitif bisa segera dilantik,” tutupnya.
Langkah ini diharapkan memperkuat stabilitas birokrasi Pemprov Kaltim dan mempercepat kinerja pelayanan publik, terutama di OPD yang selama ini dipimpin oleh pelaksana tugas. Dengan penetapan pejabat definitif, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
