Pranala.co, SAMARINDA – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2026 yang digelar di Aula Maratua, lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Samarinda, Jumat (6/3/2026).
Pertemuan strategis tersebut mengusung tema “Sinergi Menjaga Stabilitas Harga dan Mengakselerasi Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mewujudkan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.” Kegiatan dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim, Rusi Masud, serta dihadiri para bupati dan wali kota se-Kaltim.
Forum ini menjadi wadah koordinasi antar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bontang memaparkan perkembangan inflasi Kota Bontang berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sepanjang awal tahun 2026.
Neni menjelaskan, pada Januari 2026 IPH Kota Bontang mengalami penurunan sebesar 0,76 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh turunnya harga sejumlah komoditas pangan, di antaranya cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan mulai membaiknya pasokan komoditas pangan di pasar, terutama setelah memasuki musim panen cabai rawit pada akhir tahun 2025.
Namun pada Februari 2026, IPH Kota Bontang kembali mengalami kenaikan sebesar 1,10 persen. Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya harga beberapa komoditas, seperti cabai rawit, jeruk, dan bawang putih.
Secara keseluruhan, dalam periode Januari hingga Februari 2026, cabai rawit tercatat sebagai komoditas yang paling sensitif dan memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan IPH di Kota Bontang.
Melalui forum ini, pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan pangan, serta mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah di Kaltim.
Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendukung transformasi sistem keuangan yang lebih transparan, efisien, dan modern di lingkungan pemerintah daerah. (ADS/BTG)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
