Pranala.co, BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa n Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2025–2029.
Oleh karena itu, dokumen perencanaan ini tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga harus sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional serta arah pembangunan Kalimantan Timur (Kaltim).
“RKPD harus memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan pemerintah pusat yang tertuang dalam RKP nasional, sekaligus diselaraskan dengan kebijakan pembangunan provinsi,” ujar Agus Haris saat membuka Uji Publik RKPD 2027, Selasa (10/2/2026).
Menurut Agus Haris, penyusunan RKPD dilakukan secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses ini berlangsung berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, hingga nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Hasil Musrenbang tersebut menjadi bahan utama dalam penyusunan RKPD Kota Bontang. Sekaligus menjadi dasar usulan program dan kegiatan yang akan dibawa ke Musrenbang tingkat provinsi dan nasional.
“Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang menjadi pondasi penting dalam perencanaan pembangunan daerah,” jelasnya.
Dalam RKPD Tahun 2027, Pemerintah Kota Bontang menetapkan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prioritas utama.
Fokus pembangunan infrastruktur diarahkan pada peningkatan kualitas jalan, penyediaan air bersih, sanitasi layak, serta penanganan banjir yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah.
Di bidang lingkungan hidup, Pemkot Bontang memberi perhatian pada perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu, pengelolaan sampah, serta peningkatan kualitas lingkungan secara berkelanjutan.
Sebagai langkah konkret pengendalian banjir, pemerintah daerah telah membangun Folder Banjir Laut dan melakukan revitalisasi Waduk Kanaan. Sementara itu, pengurangan volume sampah terus didorong melalui pengembangan bank sampah berbasis RT di sejumlah kelurahan.
Agus Haris menekankan pentingnya peran seluruh perangkat daerah dalam menyukseskan RKPD 2027. Ia meminta agar Rencana Kerja (Renja) 2027 disusun secara matang, terukur, dan saling terintegrasi.
“Kami meminta seluruh perangkat daerah menyusun Renja secara serius dan terkoordinasi, agar persoalan infrastruktur dan lingkungan dapat ditangani secara berkelanjutan,” tegasnya. (RE)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
