Pranala.co, SANGATTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus dipantau. Satuan Tugas (Satgas) MBG menggelar rapat monitoring dan evaluasi untuk memastikan program berjalan sesuai target.
Rapat dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutim, Trisno. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Diskominfo Staper, Rabu (14/1/2026). Pertemuan digelar secara daring.
Hadir dalam rapat tersebut Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Kutim, Dwi Nur Shinta. Sejumlah perangkat daerah terkait dan para mitra pelaksana program juga turut mengikuti rapat.
MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Dalam paparannya, Dwi Nur Shinta menyampaikan rencana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kutim. Total ada 95 titik yang diusulkan. Rinciannya, 73 titik pada tahap awal dan 22 titik pada tahap lanjutan.
Namun, tidak semua SPPG berjalan sesuai rencana. Sejumlah lokasi masih terkendala dalam pelaksanaan.
“Aksesibilitas menjadi persoalan utama, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir,” ujar Dwi. Kondisi jalan yang belum memadai menghambat distribusi bahan baku dan peralatan MBG. Salah satu contohnya terjadi di Kecamatan Muara Ancalong.
Asisten Pemkesra Trisno mengatakan, rapat ini digelar untuk memetakan progres sekaligus hambatan di lapangan. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh target MBG dapat tercapai.
“Dari hasil identifikasi, ada mitra yang belum menunjukkan progres sama sekali. Ada juga yang sudah berjalan, tetapi belum optimal,” kata Trisno.
Ia mencontohkan kondisi di Kecamatan Telen. Akses yang terbatas, ditambah bencana banjir, membuat pelaksanaan program tidak berjalan maksimal.
Meski demikian, Trisno menyebut hasil rapat langsung mendapat respons dari Satgas BGN. Ia meminta seluruh mitra menyampaikan laporan yang dilengkapi data dan bukti pendukung yang akurat.
“Baik progres pembangunan maupun sewa lokasi harus disertai bukti dukung. Kami beri waktu sampai hari ini pukul 17.00 Wita,” tegasnya. Setelah data terkumpul, laporan akan disampaikan ke BGN pusat.
Trisno juga mendorong seluruh mitra agar lebih optimal dalam menjalankan peran masing-masing. Koordinasi dan komunikasi lintas sektor dinilai sangat penting.
“Harapannya, program MBG di Kutim segera terealisasi secara penuh dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai informasi, pemerintah pusat tengah mempercepat pembangunan dapur SPPG di wilayah tertinggal. Pada 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menargetkan sekira 35 ribu SPPG rampung. Fasilitas tersebut diproyeksikan melayani 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. (SON)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
