SANGATTA, Pranala.co – Laju ekonomi Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melambat tajam. Dari sebelumnya tumbuh 9,8 persen, kini hanya 1,05 persen pada 2025. Angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya, ada daya beli yang melemah, layanan publik yang tertekan, hingga kekhawatiran masa depan pembangunan daerah.
Di tengah situasi itu, kalangan akademisi Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong langkah cepat dan terukur. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama DPRD diminta lebih aktif memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) ke pemerintah pusat.
Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menilai penurunan pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari kebijakan pemangkasan DBH yang berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah.
“Pemerintah daerah dan DPRD harus kompak. Duduk bersama, membawa data yang kuat, lalu menyampaikan langsung ke pemerintah pusat. Itu hak daerah,” ujarnya, Rabu (18/3).
Berkurangnya DBH, menurut Purwadi, bukan hanya soal angka di atas kertas. Dampaknya terasa hingga ke sektor paling dasar.
Kapasitas anggaran daerah menyusut. Belanja pegawai terdampak. Bahkan, kebijakan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Ketika daya beli melemah, roda ekonomi ikut melambat. Tidak berhenti di situ, keterbatasan anggaran juga berimbas pada layanan publik. Sektor kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur menghadapi tekanan.
“Kalau anggaran terbatas, kualitas pelayanan bisa menurun. Distribusi barang juga bisa terhambat,” katanya.
Purwadi menegaskan, perjuangan mendapatkan DBH harus dilakukan secara serius, terkoordinasi, dan berbasis data. Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci. Namun, upaya tersebut tidak cukup hanya dengan meminta tambahan anggaran.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga diminta melakukan pembenahan internal. Efisiensi anggaran harus dijalankan secara nyata, bukan sekadar wacana.
Prioritas belanja, lanjutnya, harus diarahkan pada sektor-sektor yang langsung menyentuh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Efisiensi itu penting, tapi harus tepat sasaran. Fokus pada kebutuhan publik,” tegasnya.
Tanpa langkah konkret, perlambatan ekonomi dikhawatirkan akan semakin dirasakan masyarakat luas. Daya beli bisa terus melemah, pelayanan publik terhambat, dan pembangunan daerah berjalan tersendat. (HAF)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
