Pranala.co, SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menegaskan perannya sebagai jembatan penting antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah.
Pernyataan ini diperkuat dengan kunjungan lapangan yang baru-baru ini dilakukannya bersama Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, ke ruas jalan poros Kutai Kartanegara (Kukar)–Kutai Barat (Kubar).
“Kunjungan ini merupakan bukti konkret komitmen legislatif dan eksekutif dalam merespons langsung kebutuhan infrastruktur dasar di wilayah pedalaman Kalimantan Timur,” kata Ketua DPRD Kaltim akrab disapa Hamas di saat dihubungi di Samarinda, Sabtu (21/6).
Jalur ini bukan sekadar penghubung antar wilayah seperti Kukar, Kubar, hingga Mahakam Ulu (Mahulu), melainkan juga memiliki peran strategis sebagai akses alternatif menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam peninjauan tersebut, rombongan langsung melihat titik-titik kritis yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Kehadiran dua pemimpin daerah ini di lapangan secara langsung mengirimkan pesan simbolis dan praktis, bahwa sinergi dan keseriusan pembangunan tidak hanya terjadi di ruang rapat, tetapi juga terwujud dalam aksi nyata.
Gubernur Rudy Mas’ud didampingi sang istri, Sarifah Suraidah Harum, yang juga merupakan Anggota Komisi VI DPR RI, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Peninjauan ini menjadi langkah awal menuju perencanaan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, telah menyatakan kesiapannya untuk mengawal pelaksanaan dan anggaran pembangunan jalan penghubung antara Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Komitmen ini muncul menyikapi dukungan anggaran luar biasa dari Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, sebesar Rp206 miliar, melalui APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
Ekti Imanuel menyoroti peningkatan anggaran yang signifikan ini. “Sebelum kepemimpinan Pak Rudy dan Pak Seno, anggaran untuk jalan Kubar-Mahulu ini paling besar Rp25 miliar,” ujar Ekti.
Anggaran besar dari Pemprov Kaltim ini sangat krusial untuk mempercepat konektivitas antar wilayah, khususnya di Kabupaten Mahulu.
Saat ini, penanganan jalan melalui APBD Kaltim, dari Tering (Kubar) sampai Simpang Long Hubung (Mahulu), masih belum optimal. Berbeda dengan ruas jalan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu dari Simpang Long Hubung ke Ujoh Bilang, yang progresnya jauh lebih cepat berkat dukungan pendanaan yang memadai.
Melihat konsentrasi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim saat ini terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Mahulu, Ekti Imanuel dengan tegas menyatakan siap mengawal penuh pelaksanaan dan anggaran pembangunan jalan penghubung kedua kabupaten tersebut.
“Artinya, pesan saya kepada masyarakat Mahulu, percaya saja bahwa proses pembangunan jalan ini sangat prioritas bagi Pemprov Kaltim, dan saya mengawal penuh,” tegas politisi Gerindra itu.
Sebagai informasi, jalan penghubung Kubar-Mahulu sepanjang 136 kilometer saat ini masih berstatus non-status, sehingga penanganannya dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Rincian pembagian segmen jalan dan pembiayaannya adalah sebagai berikut: Segmen 0–10 km (Simpang Purworejo, Tering) dibiayai APBN, Segmen 10–41 km oleh APBD Kaltim, Segmen 41–117 km oleh APBN, dan Segmen 117–136 km (Ujoh Bilang) oleh APBD Mahulu.
Anggaran Rp206 miliar dari Pemprov Kaltim untuk tahun 2025 dibagi menjadi empat segmen, dengan masing-masing segmen 1 dan 2 menerima Rp53 miliar, serta segmen 3 dan 4 masing-masing Rp50 miliar.
[ADS/DIAS]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
