Pranala.co, BONTANG – Program pinjaman tanpa bunga alias 0 persen yang digulirkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang sejak Juni lalu mendapat sambutan hangat. Tak hanya dari pelaku UMKM, tapi juga dari DPRD.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, menyebut program ini sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap sektor usaha mikro. Namun, ia tak menampik masih banyak catatan teknis yang perlu dibenahi—terutama soal administrasi.
“Programnya bagus, kami sangat mendukung. Tapi persoalan administrasi jangan diabaikan. Masih banyak pelaku usaha kesulitan di tahap pendaftaran,” ujarnya, Selasa (29/7), saat dihubungi Pranala.co.
Winardi menyoroti sistem Online Single Submission (OSS) sebagai salah satu tantangan utama. Bagi banyak pelaku UMKM, sistem ini dinilai terlalu rumit.
“Banyak yang akhirnya mundur karena tak paham cara daftar OSS. Ini harus disikapi serius. Perlu pendampingan dari RT, kelurahan, sampai kecamatan. Jangan biarkan mereka jalan sendiri,” tegasnya.
Ia juga menilai perlu adanya penyederhanaan syarat pengajuan pinjaman. Terlalu banyak dokumen atau prosedur, justru membuat pelaku usaha patah semangat.
“Yang benar-benar butuh justru sering kali yang tersingkir. Ini harus kita ubah,” katanya.
Winardi tak menutup mata soal potensi risiko kredit macet. Terutama bagi pelaku usaha yang punya catatan buruk dalam BI Checking.
Tapi menurutnya, tak semua layak dicoret begitu saja.
“Kalau mereka masih aktif usaha dan punya komitmen bayar, harusnya bisa dibantu. Perlu kerja sama dengan perbankan agar bisa ada kebijakan yang lebih fleksibel,” jelasnya.
Ke depan, ia mendorong agar program ini tidak hanya berjalan, tapi berkembang. Salah satunya lewat pelatihan literasi digital bagi UMKM, terutama terkait sistem OSS.
“Biar tidak bingung lagi saat daftar. Kita bantu mereka jadi lebih mandiri,” ucapnya.
Winardi juga menegaskan pentingnya sinergi lintas OPD dan perbankan untuk memastikan keberhasilan program. Karena program tanpa bunga seperti ini, butuh pengawasan dan kerja sama yang solid.
Meski sudah berjalan, sejumlah warga pelaku usaha mengaku masih sulit mengakses program. Masalahnya beragam: mulai dari dokumen legalitas yang kurang lengkap, minim informasi teknis, hingga kebingungan soal prosedur.
Program ini sejatinya berpihak pada yang kecil. Tapi jika sistemnya tidak diperbaiki, bisa-bisa justru menjauh dari mereka yang paling membutuhkan. (FR)
