Pranala.co, SANGATTA – Lanskap fiskal 2026 menghadirkan tantangan baru bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang selama ini menjadi salah satu penopang pembangunan daerah mengalami penurunan signifikan.
Anggaran yang diterima Kutim pada 2026 tercatat sebesar Rp27,49 miliar. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp60,87 miliar. Dengan demikian, terjadi pemangkasan sebesar Rp33,38 miliar atau sekira 55 persen.
Penurunan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal yang terjadi secara nasional.
“Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kebijakan fiskal seluruh Indonesia memang lagi turun,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur, Januar Bayu Irawan, di Sangatta, belum lama ini.
Bayu menjelaskan, kontraksi fiskal nasional berdampak berlapis. Penyesuaian anggaran dimulai dari Pemerintah Pusat, kemudian berimbas ke pemerintah provinsi, hingga kabupaten dan kota.
Dalam konteks Kaltim, pemerintah provinsi melakukan penyesuaian bantuan keuangan kepada 10 kabupaten/kota, termasuk Kutai Timur. Bantuan keuangan yang selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah pun ikut terkoreksi.
Selama ini, bantuan tersebut berperan penting dalam mendukung berbagai kegiatan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga program pelayanan publik. Ketika alokasinya menyusut, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian agar tidak melampaui kemampuan keuangan yang tersedia.
Sejumlah program diselaraskan kembali dengan kapasitas fiskal. Skala prioritas diperketat. Efisiensi menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan anggaran.
Meski menghadapi keterbatasan, Pemkab Kutim menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi poros utama. Program-program prioritas tetap dijalankan dengan memanfaatkan sumber pembiayaan lain.
Kegiatan yang sebelumnya didukung bantuan keuangan provinsi untuk sementara dialihkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim. Selain itu, pemerintah daerah juga membuka peluang kolaborasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan dukungan pihak swasta.
“Meskipun kondisi di daerah juga tidak akan maksimal karena kita tahu APBD Kutim juga mengalami penurunan,” kata Bayu.
Penyesuaian ini, menurutnya, dilakukan secara hati-hati agar kesinambungan pembangunan tetap terjaga.
Dalam situasi fiskal yang mengetat, Pemkab Kutim memilih bersikap adaptif. Penurunan bantuan keuangan diakui sebagai kendala nyata, tetapi bukan alasan untuk menghentikan agenda pembangunan.
Pemerintah daerah tetap memusatkan perhatian pada 50 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur. Program tersebut menjadi arah kebijakan pembangunan sekaligus komitmen kepada masyarakat. (RE)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
