Pranala.co, PANGKEP — Harapan warga Japing-Japing untuk memiliki jalan tani yang layak justru berujung kekecewaan. Proyek pembangunan yang dikerjakan pada tahun anggaran 2024 itu kini dipertanyakan manfaatnya. Warga menilai hasil pekerjaan tidak sesuai dengan usulan awal dan diduga gagal fungsi.
Keluhan tersebut datang dari masyarakat Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Mereka kemudian mengadu ke DPRD Pangkep. Laporan itu diterima Sekretaris Komisi II DPRD Pangkep dari Fraksi PPP, Syamsinar.
Tak menunggu lama, Syamsinar turun langsung ke lokasi. Ia melihat kondisi proyek dari dekat. Hasilnya, jauh dari harapan.
“Ini laporan warga. Seharusnya jalan tani. Tapi yang dibangun justru saluran got yang terlalu lebar,” kata Syamsinar di lokasi.
Menurutnya, saluran tersebut memakan ruang yang seharusnya menjadi badan jalan. Got dibangun melebar ke tengah. Akibatnya, akses menuju lahan pertanian menjadi sulit dilalui.
“Kalau hanya separuh saja, badan jalan masih bisa dibuat di tengah. Tapi ini justru menutup ruang jalan,” ujarnya.
Panjang saluran diperkirakan mencapai 100 hingga 150 meter. Namun konstruksinya dinilai tidak efektif. Bahkan, tidak mendukung fungsi jalan tani sebagaimana yang diusulkan warga sejak awal.
Masalah tidak berhenti di situ. Kualitas fisik bangunan juga menjadi sorotan. Meski baru selesai dikerjakan, beberapa bagian sudah terlihat rusak.
“Ada yang retak. Bahkan ada yang mulai hancur. Padahal ini proyek baru. Kualitas pekerjaannya patut dipertanyakan,” tegas Syamsinar.
Ia juga menyoroti tidak adanya papan informasi proyek di lokasi. Warga mengaku tidak mengetahui asal-usul anggaran pembangunan tersebut.
“Tidak ada papan proyek. Warga jadi tidak tahu ini anggaran dari mana. Apakah APBD, pokok pikiran dewan, atau sumber lain,” katanya.
Ketiadaan informasi itu, lanjut Syamsinar, wajar memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Apalagi hasil pekerjaan dinilai tidak jelas peruntukannya.
“Kami juga bingung. Ini sebenarnya proyek saluran air atau jalan tani? Yang diusulkan warga jelas jalan tani,” ungkapnya.
Syamsinar menegaskan, persoalan ini tidak bisa dibebankan kepada masyarakat. Ia menilai akar masalahnya ada pada perencanaan dan pengawasan.
“Jangan sampai masyarakat disalahkan. Ini persoalan perencanaan. Masa proyek dikerjakan tanpa perencanaan matang,” katanya.
Meski saat proyek berjalan ia belum menjadi anggota DPRD, Syamsinar memastikan aspirasi warga tetap akan ditindaklanjuti. Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh dari pemerintah daerah.
“Harus dicarikan solusi. Konstruksinya perlu diperbaiki supaya benar-benar bisa difungsikan sebagai jalan tani,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera turun tangan. Evaluasi teknis perlu dilakukan. Peruntukan proyek harus diperjelas. Perbaikan juga harus segera dilakukan.
“Kalau tidak, ini hanya akan jadi pemborosan anggaran. Padahal tujuan awalnya untuk membantu petani,” pungkasnya. (IR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
