SANGATTA – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan melakukan perbaruan data kemiskinan secara menyeluruh. Langkah ini untuk memastikan program pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran.
Kutim dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam. Perusahaan besar beroperasi di sektor tambang, perkebunan, hingga industri strategis lainnya. Potensi ini, menurut Kepala Dinsos Kutim Ernata Hadi Sujito, seharusnya menjadi modal kuat meningkatkan kesejahteraan warga.
“Tapi kalau data kemiskinan tidak valid, bagaimana kita bisa menilai keberhasilan program pembangunan,” ujarnya di Sangatta, Jumat (8/8).
Ernata menegaskan, pembaruan data penerima bantuan sosial menjadi langkah penting. Tanpa data akurat, program bisa salah sasaran dan rawan manipulasi.
Ia mengingatkan, pemerintah Kutim sudah mengalokasikan anggaran besar untuk pengentasan kemiskinan. Dana disalurkan ke berbagai OPD, seperti Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Koperasi, hingga pemerintah desa.
“Kalau OPD tidak bisa meng-cover semua, dana desa bisa membantu. Targetnya, beberapa tahun ke depan kemiskinan selesai,” jelasnya.
Pada 2024 lalu, Dinsos memvalidasi 15.000 kepala keluarga (KK) penerima bantuan. Hasilnya mengejutkan. Banyak penerima ternyata sudah mampu, bahkan memiliki sepeda motor, mobil, atau rumah layak huni.
“Target kami adalah masyarakat miskin ekstrem. Tapi setelah disurvei, ternyata mereka mampu. Maka kami coret dari daftar penerima,” ungkap Ernata.
Tahun ini, target validasi naik menjadi 20.000 KK. Langkah ini diharapkan memastikan bantuan hanya untuk warga Kutim yang benar-benar membutuhkan.
“Saya harap, data penerima adalah warga asli Kutim. Kalau warganya asli, saya yakin tidak ada yang miskin. Masalahnya, dulu ada pendatang yang ikut terdata,” katanya.
Ernata mencontohkan, pada 2023 pihaknya memeriksa klaim kemiskinan ekstrem sebanyak 5.400 jiwa. Setelah dicek, ada warga yang baru tinggal tiga bulan di Kutim tapi sudah masuk daftar penerima.
“Banyak yang datang mengaku tidak mampu. Tapi setelah kita cek ke lapangan, ternyata mereka mampu,” tegasnya.
Ia menekankan, pengentasan kemiskinan hanya bisa berhasil jika semua pihak—pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa—kompak.
“Yang repot itu kalau ada manipulasi data. Akhirnya semua dirugikan,” tutupnya. [HAF]
