Pranala.co, SAMARINDA — Banjir di Kalimantan Timur (Kaltim) tak lagi sekadar persoalan musiman. Setiap tahun datang. Setiap tahun pula meninggalkan kerugian. Kondisi ini dinilai sudah memasuki titik kritis.
Pemerintah Kota Samarinda pun angkat bicara. Penanganan banjir, menurut mereka, tak mungkin ditangani sendiri oleh satu daerah. Dibutuhkan kerja bersama lintas kabupaten dan kota. Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai sangat menentukan.
“Perlu duduk bersama lintas kabupaten dan kota. Kami berharap proses ini difasilitasi oleh pemerintah provinsi,” ujar Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Ia menilai banjir berulang merupakan sinyal kuat adanya masalah serius dalam pengelolaan lingkungan. Upaya teknis semata tidak lagi cukup.
Perbaikan drainase. Normalisasi sungai. Semua itu penting. Namun, tidak akan efektif jika tidak dibarengi kebijakan lingkungan yang tegas dan berkelanjutan.
“Pengendalian banjir tidak bisa hanya dari sisi teknis. Harus didukung kebijakan lingkungan yang kuat,” tegas Andi Harun.
Ia menyoroti persoalan mendasar yang membatasi ruang gerak pemerintah kota. Salah satunya kewenangan penerbitan izin tambang yang berada di luar pemerintah daerah.
Di sisi lain, Samarinda terus berupaya melakukan pembenahan. Infrastruktur drainase diperbaiki. Pengelolaan sungai diperkuat. Namun upaya itu terancam sia-sia jika pembukaan dan pengupasan lahan terus terjadi tanpa kendali.
“Kalau pengupasan lahan terus berlangsung, kerusakan akan lebih cepat daripada kemampuan kita memperbaiki,” ujarnya.
Menurut Andi Harun, solusi jangka panjang hanya bisa dicapai melalui koordinasi menyeluruh. Provinsi harus memimpin. Kabupaten dan kota bergerak bersama. Instansi teknis saling terhubung. Masyarakat ikut terlibat.
Partisipasi publik disebut menjadi kunci penting. Pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.
Di akhir pernyataannya, Andi Harun menekankan arah pembangunan Kalimantan Timur ke depan. Lingkungan harus menjadi pertimbangan utama. Bukan pelengkap.
“Mitigasi hidrometeorologi, termasuk pencegahan banjir dan longsor, harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan pembangunan di tingkat provinsi,” tegas dia. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
