Pranala.co, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang berpeluang besar mengelola sendiri Bandara Badak LNG. Namun, jalan menuju pengelolaan penuh itu tidak bisa langsung mulus.
Syarat utamanya: izin operasi bandara harus diperbarui lebih dulu ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Kalau mau diaktifkan kembali, harus diusulkan ke Kementerian Perhubungan. Setelah itu, ikuti semua proses sesuai arahan,” kata Kepala BLU UPBU Kelas I APT Pranoto, I Kadek Yuli Sastrawan, saat dihubungi via telepon, Selasa (15/7/2025).
Ia menyebut, pengelolaan bandara oleh pemerintah daerah bukan hal baru. Beberapa daerah sudah lebih dulu melakukannya.
Misalnya, Bandara Notohadinegoro di Kabupaten Jember dan Bandara Abdul Rachman Saleh di Malang—keduanya kini dikelola langsung oleh pemerintah daerah masing-masing.
“Artinya, sangat mungkin jika Pemkot Bontang ingin mengelola sendiri Bandara Badak LNG,” ujarnya.
Bisa Dikelola Sendiri atau Gandeng Pihak Lain
Jika tidak ingin mengelola sendiri, Pemkot juga bisa menggandeng mitra—seperti PT Angkasa Pura.
Namun tentu ada konsekuensi, yakni biaya pengelolaan yang harus dibayarkan kepada pihak tersebut.
“Contohnya seperti Bandara Kediri yang dikelola bersama antara pemerintah dan swasta,” jelas I Kadek.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris telah mengungkapkan bahwa Pemkot tengah menyusun langkah awal reaktivasi Bandara Badak LNG.
Masalah utama yang jadi perhatian saat ini adalah panjang runway atau landasan pacu.
Runway bandara saat ini dinilai masih terlalu pendek untuk operasional maksimal, terutama untuk pesawat komersial.
“Jadi perlu diperpanjang. Kami akan bicarakan dulu dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk teknisnya,” ujar Agus.
Jika proses awal itu berjalan lancar, Pemkot akan lanjut berkoordinasi dengan Kemenhub dan kementerian terkait lainnya.
Reaktivasi Bandara Badak LNG menjadi harapan besar bagi masyarakat Bontang. Selama ini, warga harus menempuh perjalanan darat cukup lama ke Samarinda atau Balikpapan untuk bisa naik pesawat.
Jika bandara ini kembali aktif, maka Bontang akan memiliki akses udara sendiri. Ini bukan hanya mempermudah mobilitas warga, tapi juga bisa mendorong investasi dan pariwisata di Kota Taman.
Klo misalnya jln tol btg – smd dibangun, tentunya bisa memotong waktu tempuh dr 3 jam jd 1 jam, kberadaan bandara sepertinya kurang dibutuhkan…
Mending minta dibangunin jln tol ke pemerintah pusat