Pranala.co, BONTANG – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja maksimal. Tidak ada lagi ruang untuk kinerja setengah-setengah.
Neni menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bukan hak mutlak yang otomatis diterima setiap bulan. TPP adalah bentuk apresiasi atas kinerja, disiplin, dan tanggung jawab.
“TPP itu berbasis kinerja. Kalau kerjanya baik, tentu haknya utuh. Tapi kalau kinerjanya buruk, siap-siap dipotong,” tegas Wali Kota Neni saat ditemui di Pendopo Rumah Jabatan, Selasa (20/1/2026).
Dia menekankan, penilaian ASN tidak lagi sekadar bertumpu pada laporan administrasi. Penilaian dilakukan secara objektif dan terukur. Indikatornya jelas.
Mulai dari capaian kerja nyata, tingkat kehadiran, hingga kontribusi langsung terhadap kinerja perangkat daerah masing-masing.
“Sekarang ada poin, ada koin. Kerja sesuai target, TPP aman. Kalau tidak, ada konsekuensi,” ujarnya singkat.
Wali Kota juga menyoroti pentingnya percepatan kerja di awal tahun anggaran. Seluruh proses tender diminta segera berjalan agar program pembangunan tidak tersendat.
Menurutnya, keterlambatan di awal akan berdampak panjang pada serapan anggaran dan kualitas hasil pekerjaan.
“Di awal tahun ini semua harus tancap gas. Tender jangan ditunda. Program harus jalan tepat waktu,” kata Neni.
Kebijakan pemotongan TPP ini, lanjut Neni, bukan semata soal sanksi. Lebih dari itu, menjadi sarana edukasi agar ASN lebih bertanggung jawab dalam melayani masyarakat.
Ia menegaskan, kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh etos kerja ASN.
“Pelayanan yang baik lahir dari kerja yang sungguh-sungguh. Anggaran terbatas itu urusan pimpinan. Tugas ASN adalah bekerja maksimal untuk masyarakat,” tuturnya.
Dengan langkah tegas ini, Pemkot Bontang berharap tercipta budaya kerja yang lebih disiplin, profesional, dan berorientasi hasil. ASN yang bekerja dengan baik tidak perlu khawatir. Sebaliknya, mereka yang abai harus siap menerima konsekuensi.
Dia pun optimistis, kebijakan ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
