Pranala.co, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur alias Pemkab Kutim tidak ingin melangkah tanpa peta. Menjelang penutupan tahun anggaran, Pemkab Kutim bersama DPRD duduk satu meja. Mereka mengevaluasi APBD 2025. Sekaligus menata langkah awal menuju APBD 2026.
Evaluasi ini bukan sekadar hitung-hitungan angka. Arah kebijakan pembangunan ikut dibedah. Terutama soal sinkronisasi program daerah dengan agenda nasional.
Salah satu sorotan utama adalah penyesuaian program daerah dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutim, Noviari Noor, menyebut rekomendasi tersebut menyentuh program prioritas nasional.
“Ada Program Makanan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan lainnya. Itu menjadi bahan evaluasi untuk APBD 2026,” ujarnya usai rapat, Senin (29/12).
Namun, Noviari menegaskan, rekomendasi itu tidak mengganggu arah kebijakan daerah. Justru sejalan dengan program yang sudah disiapkan pemerintah kabupaten.
“Tidak mengganggu. Dukungan anggarannya sudah ada,” katanya singkat.
Menurut dia, sejak awal Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman bersama Wakil Bupati Mahyunadi telah merancang 50 program unggulan. Program nasional tinggal disinergikan.
Dalam rapat itu, capaian serapan anggaran juga menjadi perhatian. Realisasi belanja APBD 2025 dilaporkan sudah melampaui 80 persen.
“Sudah di atas 80 persen. Target kita 95 persen,” ujar Noviari.
Capaian tersebut dinilai cukup positif. Meski masih menyisakan ruang perbaikan pada tahun berikutnya.
Dari sisi pendapatan, Pemkab Kutim masih menunggu kemungkinan tambahan transfer dari Pemerintah Pusat. Koordinasi dengan kementerian terkait terus dilakukan.
“Kita lihat beberapa hari ke depan, apakah masih ada transfer masuk,” katanya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, hingga 8 Desember 2025, dana transfer ke Kutim telah mencapai Rp5,6 triliun. Angka itu setara 88,97 persen dari total pagu Rp6,3 triliun.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kutim, Januar Bayu Irawan, mengapresiasi evaluasi bersama yang dilakukan eksekutif dan legislatif.
Menurutnya, rekomendasi dari Pemprov Kaltim menjadi bagian dari proses pembenahan berkelanjutan.
“Kami jadikan ini sebagai bahan perbaikan agar perencanaan dan pelaksanaan APBD semakin baik,” ujarnya.
Bayu menegaskan, Asta Cita akan terus diselaraskan dengan 50 program prioritas Pemkab Kutim. Sinkronisasi itu dinilai penting agar pembangunan daerah tidak berjalan sendiri.
“Pembangunan daerah harus sejalan dengan kebijakan nasional,” katanya.
Ia juga mengakui, pengelolaan APBD tidak pernah lepas dari kekurangan. Namun mulai 2026, perbaikan akan dilakukan secara lebih terarah.
“Kami berkomitmen agar pengelolaan anggaran lebih tertata dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tuturnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
