Pranala.co, BONTANG — Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang tahun 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp 1,99 triliun. Namun angka itu bukan final. Masih ada peluang meningkat, bahkan menembus Rp 2,2 triliun.
Harapan itu disampaikan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, Rabu (3/12/2025). Ia menyebut ada beberapa sumber potensi tambahan dana, baik dari provinsi maupun pemerintah pusat.
Pemkot Bontang kini menunggu kepastian bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Mudah-mudahan dengan itu APBD kita bisa tembus Rp 2,2 triliun,” ujar Neni.
Tambahan Bankeu dinilai realistis karena selama ini Bontang rutin mendapatkan dukungan anggaran berbasis kinerja dan kebutuhan mendesak pembangunan.
Tak hanya provinsi. Bontang juga membidik peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurut Neni, pemerintah pusat memiliki skema reward bagi daerah dengan kinerja pengelolaan APBD yang baik. Jika penilaian Bontang mulus, peluang bonus anggaran terbuka lebar.
“Ada reward untuk keberhasilan daerah,” tegasnya.
Alasan lain Bontang percaya diri adalah prestasi di tingkat nasional. Kota Taman berhasil meraih peringkat kedua nasional untuk kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Bontang berada satu tingkat di bawah Balikpapan.
Prestasi itu dipaparkan langsung dalam forum nasional. “Alhamdulillah Bontang ranking dua. Itu juga disampaikan oleh Pak Erlangga di hadapan Menteri Keuangan untuk diberikan insentif,” kata Neni.
Digitalisasi transaksi keuangan daerah menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian TKD. Daerah dengan pelaporan rapi dan pelaksanaan APBD efektif masuk kategori berkinerja baik dan berpeluang menerima bonus dana pusat.
Peningkatan APBD tidak sekadar soal angka. Tambahan anggaran berarti ruang fiskal lebih longgar. Pemerintah bisa lebih agresif membiayai: pembangunan jalan, drainase, dan fasilitas umum, peningkatan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, digitalisasi birokrasi, hingga program sosial untuk masyarakat.
“Harapannya tambahan anggaran ini dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta memperluas program sosial,” tutup Neni.
Sebelumnya, melalui laporan Badan Anggaran (Banggar) yang dibacakan Rustam pada Rapat Paripurna Ke-10 DPRD Bontang, Sabtu malam (29/11/2025), APBD 2026 disepakati Rp 1,99 triliun. Kesepakatan itu menjadi tonggak penting di tengah tekanan fiskal yang dihadapi daerah.
Dengan sederet peluang tambahan dana, Pemkot Bontang optimistis APBD 2026 akan semakin kuat dan mampu mendorong pembangunan yang lebih cepat serta lebih merata. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
