Pranala.co, BONTANG – Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 kembali berdampak pada alokasi dana untuk rukun tetangga (RT). Meski begitu, Pemerintah Kota Bontang memastikan anggaran RT tetap menjadi prioritas dan mengikuti aturan mandatory spending sebesar 5 persen.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menjelaskan bahwa dalam kondisi normal, ketika APBD menyentuh angka Rp 2 triliun, maka porsi 5 persen setara dengan Rp 100 miliar. Dana itu kemudian dibagi untuk 499 RT yang tersebar di 15 kelurahan. Namun tahun ini, penyesuaian tak terhindarkan karena kemampuan keuangan daerah mengalami tekanan.
“Semua tetap berjalan, tapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Insyaallah kesejahteraan masyarakat tetap jadi prioritas,” ujar Neni, Senin (1/12/2025).
Menurutnya, anggaran RT bukan hanya soal insentif ketua RT. Dana tersebut juga mencakup seluruh kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Mulai dari kegiatan sosial, penguatan ekonomi warga, hingga pembangunan di tingkat lingkungan.
“Kita memahami kebutuhan masyarakat di tingkat RT itu banyak. Tapi kami juga harus realistis dengan kondisi anggaran. Meski ada penyesuaian, pelayanan tetap harus berjalan,” tegasnya.
Neni memastikan pemerintah kota berupaya agar penyesuaian anggaran tidak mengurangi kualitas layanan publik. Ia berharap warga dapat memahami situasi fiskal yang kini sedang menurun dan tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah.
“Mau saya, anggaran ini tidak berkurang. Tapi kondisi APBD sedang kontraksi hebat. Kita doakan saja mudah-mudahan krisis ini segera membaik,” harapnya.
Dengan keterbatasan tersebut, Pemkot tetap menegaskan komitmen untuk menjaga keberlangsungan program di tingkat RT, agar pelayanan dasar bagi masyarakat tetap berjalan maksimal. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
