Pranala.co, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menghadapi ujian berat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Pemicunya: dana transfer dari pemerintah pusat (TKD) dipastikan akan dipotong besar-besaran.
Pemotongan itu mencapai lebih dari 60 persen, menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang mengatur skema baru distribusi dana ke daerah.
“Kota Balikpapan akan dipotong anggarannya lebih dari 60 persen dari TKD,” ujar Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, saat ditemui di Balikpapan, Senin (13/10/2025).
Sebelum kebijakan baru itu berlaku, Balikpapan seharusnya menerima sekitar Rp1,8 triliun dari pemerintah pusat. Namun setelah pemangkasan, jumlahnya diperkirakan hanya tersisa Rp1,05 triliun.
Tak hanya dari pusat, dana transfer dari Pemprov Kalimantan Timur pun ikut menyusut. Dari sekitar Rp300 miliar, kemungkinan hanya akan turun menjadi Rp100 miliar saja.
“Provinsi juga mengalami pemotongan serupa, jadi imbasnya sampai ke kita,” jelas Budiono.
Pemotongan anggaran sebesar itu membuat banyak program pembangunan di Balikpapan berpotensi tertunda. “Pembangunan akan agak seret, bahkan bisa jadi tidak ada,” tegas Budiono.
Sebelumnya, pos anggaran untuk pembangunan di APBD Balikpapan bisa mencapai Rp500 miliar. Namun dengan kondisi saat ini, nilainya bisa anjlok hingga di bawah Rp100 miliar.
DPRD dan Pemkot Balikpapan pun berencana melakukan pembahasan ulang postur APBD 2026 setelah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) diterbitkan secara resmi.
Meski begitu, Budiono menyebut pihaknya masih menunggu kejelasan teknis dari pemerintah pusat.
“Kalau dulu yang berdemo itu rakyat, sekarang justru para kepala daerah yang menemui Pak Menteri karena TKD-nya dipotong,” ujarnya sambil tersenyum getir.
Kebijakan pemotongan dana transfer daerah ini menjadi isu krusial di berbagai wilayah Indonesia. Setiap pemerintah daerah kini dituntut menyesuaikan diri dengan kondisi fiskal baru agar layanan publik tetap berjalan dan program prioritas tidak terhenti.
Bagi Balikpapan, situasi ini menjadi alarm untuk lebih efisien dalam mengelola anggaran, sekaligus memperkuat kolaborasi antar instansi agar pembangunan tetap bisa berlanjut meski dengan sumber daya terbatas. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
