Pranala.co, SAMARINDA – Program andalan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), GratisPol, terus diperluas. Setelah sebelumnya hadir di sektor pendidikan, kesehatan, hingga perjalanan religi, kini giliran sektor perumahan yang disentuh.
Langkah baru ini resmi diluncurkan lewat penandatanganan kerja sama antara Pemprov Kaltim dengan empat bank penyalur pembiayaan, yakni Bankaltimtara, Bank Mandiri, Bank BTN, dan BTN Syariah. Kesepakatan dilakukan di Samarinda, Rabu (20/8/2025).
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa program ini bukan memberikan rumah secara cuma-cuma. GratisPol sektor perumahan hanya menanggung biaya administrasi yang sering jadi beban tambahan pembeli rumah.
“Rumah adalah kebutuhan pokok, setara dengan pangan dan sandang. Program ini hadir untuk meringankan masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ditanggung adalah biaya notaris, balik nama, dan administrasi lainnya. Bukan rumahnya,” tegas Rudy.
Nilai bantuan mencapai Rp10 juta per unit. Harapannya, warga bisa lebih mudah memiliki rumah layak huni tanpa harus terbebani ongkos tambahan.
Data Pemprov Kaltim mencatat, masih ada sekitar 177 ribu warga yang belum memiliki rumah pribadi. Mereka datang dari berbagai kelompok, mulai petani, nelayan, pekerja ojek online, hingga anggota TNI/Polri.
Selain itu, Rudy juga menyoroti kalangan pelaut. Meski memiliki penghasilan relatif tinggi, banyak di antara mereka yang gagal membeli rumah karena pola konsumsi yang kurang terkontrol.
“Kami berharap pihak perbankan juga memberi perhatian kepada pelaut. Mereka juga butuh tempat tinggal layak,” ujarnya.
Program GratisPol sektor perumahan menjadi bukti nyata kolaborasi pemerintah dengan lembaga perbankan. Melalui skema ini, masyarakat berpenghasilan rendah didorong agar lebih mudah mengakses hunian yang layak dan terjangkau.
“Tujuannya jelas. Agar masyarakat bisa hidup lebih baik, lebih layak, dan tentu saja lebih sejahtera,” pungkas Rudy. (TIA)
