BONTANG, Pranala.co — Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, memerintahkan Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Bontang mengambil peran aktif mengawasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menegaskan seluruh SPPG harus memenuhi standar Badan Gizi Nasional (BGN). Dari 19 dapur MBG yang beroperasi di Bontang, baru dua yang sesuai standar. “Ini mesti segera dibenahi,” tegas Neni saat meresmikan SPPG Bontang Lestari, Senin (30/3/2026).
Neni meminta Dinkes tidak serta-merta menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sebaliknya, dinas terkait harus memberikan pendampingan teknis sejak tahap pembangunan dapur.
“Jangan sekadar SLHS, tapi dari awal tuh sudah di monitor,” ujarnya.
Salah satu aspek krusial yang perlu diperbaiki adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). BGN menetapkan standar khusus mengenai kedalaman IPAL yang harus dipenuhi penyedia dapur.
Wali Kota Bontang memahami ketidaktahuan penyedia dapur mengenai standar teknis BGN.
“Kan ini karena ketidaktahuan. Seandainya tahu, enggak mungkin orang mau mengeluarkan uang lagi, karena bikin IPAL yang ada itu paling kurang Rp75 juta ya, kasihan tuh Rp75 juta harus dibongkar lagi,” sebutnya.
Ia berharap 17 dapur yang belum memenuhi standar tidak di-suspend atau dihentikan sementara. “Saya mohon jangan di-suspend ya, tetap jalan ya karena sudah modalnya banyak, tetap jalan sambil tetap diperbaiki,” harapnya. (RE)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
