Pranala.co, BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris membuka secara resmi Workshop Pendampingan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025, yang digelar di Auditorium 3 Dimensi, Senin (9/3/2026) pagi.
Kegiatan ini juga dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Ahmad Suharto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dasuki, serta para kepala dinas, sekretaris perangkat daerah, kepala subbagian perencanaan, dan staf teknis dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
Wawali Agus Haris menegaskan bahwa LPPD merupakan wajah atau cerminan langsung dari capaian kinerja Pemerintah Kota Bontang selama satu tahun anggaran. Kualitas laporan, menurutnya, sangat bergantung pada kinerja perangkat daerah serta kemampuan menyajikan data yang akurat dan terukur.
“Output dari LPPD ini adalah cerminan langsung dari capaian kinerja Pemerintah Kota Bontang, baik wali kota maupun wakil wali kota, selama satu tahun anggaran,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak mengabaikan koordinasi dan kelengkapan dokumen pendukung. Capaian maksimal di lapangan bisa saja tidak mendapatkan penilaian optimal jika tidak didukung data dan eviden yang lengkap.
“Jangan sampai capaian yang sudah kita kerjakan maksimal justru mendapat nilai indikator rendah karena lemahnya koordinasi atau dokumen pendukung yang kurang,” tegas Agus Haris.
Agus Haris juga menginstruksikan para peserta workshop untuk memahami secara menyeluruh dokumen perencanaan, penganggaran, dan realisasi kinerja di masing-masing unit kerja. Peserta diminta mempelajari detail setiap indikator kinerja beserta bobot penilaiannya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah dengan mengesampingkan ego sektoral dan menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap, tertib, dan sistematis.
“Kami berharap kualitas LPPD Kota Bontang dapat terus meningkat dari tahun ke tahun,” tambahnya.
Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Yuti Nurhayati, workshop berlangsung selama dua hari, dengan hari pertama di Auditorium 3 Dimensi dan hari kedua di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Bontang Utara.
Untuk memperkuat pemahaman peserta, panitia menghadirkan narasumber dari Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, di antaranya: Amril Rahim, Kepala Subdirektorat EKPKD Wilayah II; Reni Sirait, Penelaah Teknis Kebijakan.
Selain itu, Direktur EKPKD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Heriyandi Roni, turut memberikan materi melalui sambungan zoom meeting.
Amril Rahim dalam paparannya menjelaskan bahwa LPPD merupakan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus tolok ukur kinerja pemerintah daerah secara nasional. (ADS/BTG)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
