Pranala.co, BONTANG – Jumlah warga miskin di Kota Bontang tercatat mengalami kenaikan setelah Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan verifikasi dan validasi data secara langsung di lapangan. Berdasarkan pendataan terbaru yang dirilis Jumat (30/1/2026), angka kemiskinan kini mencapai 17.053 jiwa atau setara 4.997 kepala keluarga (KK).
Jumlah tersebut bertambah 669 jiwa dibandingkan data sebelumnya dari Kementerian Sosial yang mencatat 16.384 jiwa. Namun, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan bahwa peningkatan ini tidak sepenuhnya mencerminkan bertambahnya warga miskin baru, melainkan hasil pembaruan data yang lebih akurat sesuai kondisi riil masyarakat.
“Kenaikan ini terjadi karena beberapa faktor. Yang paling utama adalah adanya bayi baru lahir di keluarga miskin. Bayi yang lahir otomatis masuk dalam kategori warga tidak mampu,” jelas Neni usai Rapat Pleno penetapan data warga miskin di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota.
Selain faktor kelahiran, perubahan struktur keluarga turut memengaruhi angka kemiskinan. Sejumlah anggota keluarga miskin diketahui menikah dan membentuk rumah tangga baru, sehingga menambah jumlah jiwa dalam basis data.
Pemkot juga menemukan adanya kesalahan pendataan sebelumnya atau exclusion error, yakni warga yang seharusnya tercatat namun terlewat. Kekeliruan tersebut kini diperbaiki melalui verifikasi langsung.
“Kami tidak hanya berpegang pada data administratif, tetapi memastikan fakta di lapangan agar tidak ada warga yang seharusnya tercatat justru terlewat,” tegasnya.
Bontang Selatan Tertinggi
Hasil verifikasi menunjukkan sebaran warga miskin tersebar di tiga kecamatan. Kecamatan Bontang Selatan menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yakni 8.566 jiwa atau 2.429 KK. Disusul Bontang Utara dengan 6.034 jiwa atau 1.840 KK, serta Bontang Barat sebanyak 2.453 jiwa atau 728 KK.
Pendataan dilakukan oleh tim enumerator yang telah dilantik Wakil Wali Kota Bontang. Mereka turun langsung ke rumah warga untuk mencatat kondisi sosial ekonomi secara faktual, mulai dari jumlah anggota keluarga hingga sumber penghasilan.
Menurut Neni, kemiskinan tidak selalu tampak dari kondisi fisik hunian. Ada warga yang tinggal di rumah layak tetapi kehilangan pekerjaan, sementara sebagian lainnya menempati rumah tidak layak huni dan membutuhkan perhatian khusus.
“Itulah mengapa verifikasi lapangan menjadi sangat penting. Data yang kita sahkan hari ini adalah data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sebagai kota industri, Bontang juga menghadapi tantangan sosial berupa arus pendatang yang datang untuk mencari pekerjaan. Kondisi ini berpotensi menambah jumlah warga yang masuk kategori rentan miskin.
“Tidak menutup kemungkinan jumlah penerima bantuan bisa bertambah di tahun-tahun mendatang. Selama memenuhi persyaratan administrasi dan kondisi faktual, pemerintah tidak bisa menutup pintu,” pungkas Neni. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
