Vaksinasi ‘Gotong Royong’ Jalur Mandiri Resmi Dibuka, Begini Aturannya

  • Whatsapp
Ilustrasi vaksinasi Covid-19.

VAKSINASI COVID-19 kini terbuka untuk jalur mandiri dengan nama Vaksinasi Gotong Royong yang dikelola pihak swasta. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, resmi membuka vaksinasi COVID-19 jalur mandiri ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021, Rabu (24/2)

Penerbitan Permenkes tersebut sekaligus mengganti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

Bacaan Lainnya

“Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/usaha,” dikutip dari salinan pasal 1 ayat 5 /PMK Nomor 10 Tahun 2021 yang diterima.

Aturan tersebut juga menuliskan untuk pelayanan vaksinasi gotong royong hanya bisa didapat melalui rumah sakit swasta, hal ini tertuang di Pasal 22. “Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta yang memenuhi persyaratan,” bunyi pasal tersebut.

Sementara, tarif maksimal untuk vaksinasi gotong royong jalur mandiri ditetapkan oleh Menteri sesuai pasal dan tidak boleh melebihi nilai maksimal.

“Besaran tarif maksimal atas pelayanan Vaksinasi Gotong Royong ditetapkan oleh Menteri. Biaya pelayanan Vaksinasi Gotong Royong yang dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta tidak boleh melebihi tarif maksimal yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),” tulis ayat 1 dan 2 pada pasal 23.

Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 menegaskan jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi gotong royong harus berbeda. Jenis vaksin COVID-19 ditentukan dengan Keputusan Menteri sesuai ketentuan peraturan-undangan.

“Jenis vaksin COVID-19 untuk pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong harus berbeda dengan jenis vaksin COVID-19 yang digunakan untuk Vaksinasi Program,” tulis Pasal 7. Itulah sejumlah aturan untuk pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong. Semoga pandemik ini cepat berlalu.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan program Vaksinasi Gotong Royong atau vaksinasi jalur mandiri menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap karyawan dan buruh.

Aturan itu mengizinkan perusahaan swasta mengimpor vaksin melalui Bio Farma, dan kemudian memberikan vaksinasi kepada karyawan dan keluarganya.

“Vaksin gotong royong untuk buruh dan karyawan swasta secara gratis,” ujar Arya melalui konferensi pers daring, pada Jumat (26/2).

Vaksinasi Gotong Royong tidak boleh sama dengan vaksin yang diprogramkan oleh pemerintah yaitu Sinovac, Nonovac, Pfizer, dan AstraZaneca. Kemungkinan Vaksinasi Gotong Royong akan menggunakan merek Sinopharm dan Moderna.

 

 

 

[DN]

Pos terkait